MANGUPURA – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah melauncing pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PPKM di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Pertanyaannya kapan BLT Rp 300 ribu tersebut akan diterima atau sampai ke masyarakat?
Pencairan BLT dimulai dengan terbitnya SK Bupati tentang Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima Bantuan Akibat Dampak Covid-19. Mereka yang berhak mendapat bantuan BLT adalah warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pusat. Seperti diketahui dari Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan sosial terkait pelaksanaan PPKM.
Data dari Dinas Sosial Kabupaten Badung jumlah KK yang berhak mendapatkan program bantuan pusat yakni, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 4.800 KK, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 6.878 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 14.132 KK dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) sebanyak 4.509 KK
“Kalau ditotal ada sebanyak 30.319 KK warga Badung mendapatkan bantuan pusat, sedangkan total Badung memiliki sebanyak 129.149 KK. Nah, kebijakan Bapak Bupati sisa 98.830 KK yang tidak mendapat bantuan pusat inilah, yang diberikan BLT yang bersumber dari APBD. Bupati menginginkan seluruh warga Badung (KK) mendapatkan bantuan,”jelas Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa yang dikonfirmasi, Jumat (23/7/2021).
Bagaimana tahapan pencairannya? Adi Arnawa menjelaskan saat ini sedang dilakukan cleansing data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) . “Cleasing data dilakukan agar tidak terjadi dobel bantuan, yang berakibat pengembalian. Artinya KK yang sudah mendapatkan bantuan pusat agar tidak kembali mendapatkan BLT dari APBD. Data KK yang diberikan Disdukcapil tercacat terakhir tanggal 15 Juli 2021,”kata Adi Arnawa.
Adi Arnawa menyebut setidaknya sudah ada sekitar 40 ribu KK yang berhak mendapatkan BLT datanya mendekati final dan sudah memiliki rekening di BPD Bali. “Setelah datanya clear kemudian lanjut ke Dinas Sosial untuk pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang selanjutnya berproses ke BPKAD dan lanjut pencairan ke BPD Bali,”tandasnya.
Bagimana dengan KK yang tidak belum memiliki rekening BPD? Dijelaskan Adi Arnawa, data yang yang diberikan Disdukcapil setelah melalui cleansing Diskominfo, akan langsung diproses oleh BPD Bali untuk pembuatan rekening. Selanjutnya pada proses pencairan, Dinas Sosial bersama BPD Badung akan menjadwalkan turun langsung ke desa-desa. “Kita sudah intruksikan staf untuk lembur, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa mulai dicairkan secara bertahap,”pungkasnya. (lit)
