MANGUPURA – Dalam situasi normal sebelum pandemi Covid-19, Pemkab Badung telah banyak memberikan program kebijakan untuk masyarakat. Sejak pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun, pendapatan daerah melorot tajam lantaran matinya sektor pariwisata. Turunnya pendapatan secara otomatis berdampak pada program kebijakan yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diantaranya bantuan sosial santunan kematian, santunan penunggu pasien dan dan santunan lansia yang sudah dipastikan tidak bisa direalisasikan.
Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengapresiasi pernyataan Pemkab Badung melalui plt. Kepala BPKAD yang secara terbuka dan transparan menyatakan, program santunan kematian, penunggu pasien dan lansia tidak bisa dilaksanakan. “ Kami mengapresiasi keterbukaan pemerintah, agar masyarakat mengetahui dan tidak menunggu-nunggu. Selain karena masalah regulasi SIPD, juga karena kondisi keuangan daerah. Saya yakin masyarakat bisa memakluminya,”kata Suyasa kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/5/2021).
Menurutnya, harus diakui pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada Badung tetapi diraskan secara global. “Sektor pariwisata paling merasakan dampaknya. Dimana pendapatan Badung yang didominasi dari pajak hotel dan restauran turun hingga 85 persen. Kalau situasi normal sebulan bisa 200 sampai 300 miliyar per bulan kini hanya mencapai 45 sampai 50 miliyar per bulan,”paparnya. Dengan kondisi pendapatan yang menurun drastis, pihaknya sangat yakin masyarakat akan sangat memaklumi, bila ada program kegiatan yang akan dihentikan untuk sementara waktu.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun mengaku akan duduk bersama dengan eksekutif yakni menyesuaikan dengan situasional. Tidak lagi memakai target yang besar. Pihaknya berharap pemerintah lebih mengutamakan skala prioritas. “Hal-hal apa saja yang harus diperbuat untuk mengamankan pendapatan. Jika pada perubahan nanti celah fiskal positif kita laporkan dengan pendapatan riil apalagi pariwisata tidak jalan, saya kira pusat akan memberikan perhatian lebih kepada kita. Selama ini Badung sudah membantu pusat untuk membiayai ASN ketika celah fiskal negatif. Dengan laporan celah fiskal positif berarti kita sangat perlu perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu Badung,” ujarnya.
Ketua DPD II Golkar Badung itu pun meminta pemerintah disituasi sekarang ini untuk mengutamakan, skala prioritas yakni gaji PNS, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan program lain-lain lanjutnya, selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Badung dengan baik. Yakni memberikan sepenuhnya dana yang dikelola pemerintah dikembalikan kepada masyarakat saat situasi normal. “Sekarang mohon dimaklumi. Jika memang ada dana lebih diluar skala prioritas tentu akan lagi didata mana yang bisa dilanjutkan. Program seperti santunan-santunan kami harap masyarakat jangan dulu terlalu berharap. Kami yakin jika situasi sudah normal lagi, pemerintah akan kembali berbuat demi masyarakat yang lebih baik,”pungkasnya. (lit)
