DENPASAR – Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry meminta kepada para tokoh masyarakat Bali untuk menyiapkan berbagai usulan, masukan dan saran seiring pembahasan Revisi UU 33 tahun 2004. Revisi UU ini menyangkut tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masukan para tokoh masyarakat Bali, ini sangat sangat penting ketika Pansus Pembahasan DPRRI akan melakukan pembahasan dan penyerapan aspirasi ke daerah-daerah.
“Revisi RUU 33 tahun 2004 sudah masuk dalam program legislasi nasional 2021. Semua pihak sesuai dengan kapasitas masing-masing mampu memberikan masukan yang konfrehensif, terutama pada saat Pansus Revisi UU 33 membahas revisi UU No 33/2004,” ujar Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Rabu 17 Maret 2021.
Menurut Sugawa Korry, keberadaan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah belum mencerminkan adanya keadilan. Terutama daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang, hutan dan sumber daya alam lainnya seperti yang dimiliki Kalimantan, Sumatra dan Papua. Sementara seperti Bali, NTB dan NTT dan daerah lain tidak mamiliki sumber daya alam. Hal itu dikarenakan sumber dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah bersumber hanya dari dana bagi hasil dari sumber daya alam.
Politisi Golkar asal Banyuatis Buleleng ini mengatakan, dalam konsideran UU tersebut jelas disebutkan sumber dana bagi hasil bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Seperti halnya bersumber dari sektor pariwisata yang dimiliki oleh Bali. Dalam pasal-pasal yang ada dalam UU 33 tahun 2004 sama sekali. Olehkarenanya, sudah digaungkan sejak lama. “Kami terus menggaungkan dalam forum-forum nasional , kegiatan seminar-seminar didaerah dan forum asosiasi pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia,” katanya.
Apa yang disampaikan selama ini, diharapkan agar UU No 33 tahun 2004 segera direvisi. Dengan telah ditetapkan dalam prolegnas, pihaknya segera akan mempersiapkan langkah-langkah untuk memberikan masukan kepada Pansus yang di bentuk di DPR RI.
Sementara ditempat terpisah anggota DPRRI dari Komisi IX Ketut Kariyasa Adnyana membenarkan revisi UU 33 tahun 2004 masuk dalam prolegnas 2021 dan masuk dalam nomor urut ke 27. Kariyasa Adnyana mengatakan, dalam revisi terhadap perubahan UU tersebut merupakan usulan dari pemerintah. Para wakil rakyat di DPR RI dari daerah pemilihan Bali bersama daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam akan berjuang bersama untuk mengawal pembahasan dalam revisi ini sehingga bisa memasukan sektor jasa yang dimiliki. Sebab seperti Bali dan Lombok misalnya sebagai daerah pariwisata, sektor jasa pariwisata bisa masuk dalam Revisi UU 33 tahun 2004.
Pihaknya berharap, masyarakat tidak berhitung dari kontribusi yang selama ini diberikan oleh Bali kepada pusat. Sebab, pemerintah pusat juga telah memberikan kontribusi besar pada daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara yang ingin didapatkan dari Bali agar keberadaan hasil revisi UU tersebut benar-benar berkeadilan.
“Bali tidak memiliki sumber daya alam dan Bali hanya mengandalkan dari sektor jasa pariwisata,” ujarnya sembari menambahkan daerah lain juga menyuarakan hal yang sama.
Pihaknya berharap dalam pembahasan nanti bisa maksimal dilakukan oleh Pansus di DPRRI. Meski ditengah pandemi Covid-19, pembahasan dapat dilakukan secara vertual seperti pembahasan Rancangan UU lainnya apalagi selama pandemi ini kegiatan keluar daerah jarang dilakukan.
“Kita harus kawal bersama dan para tokoh harus menyiapkan banyak masukan ketika penyerapan aspirasi yang dilakukan Pansus DPRRI ke daerah-daerah,”pungkasnya. (arn)
