BULELENG – Penyelesaian Megaproyek Pasar Rakyat Banyuasri senilai Rp 160 Miliar, mendapat apresiasi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng. Selain selesai dan diserahkan sebelum kontrak berakhir 28 Desember 2020, wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi II DPRD Buleleng juga mengapresiasi ritual upacara pemelaspas (peresmian gedung secara adat,red) yang telah dilaksanakan tanggal 28 Januari 2021 lalu.
“Penyelesaian konstruksi dan upacara pemelaspas Pasar Rakyat Banyuasri patut diapresiasi sebagai prestasi pemerintah daerah dalam penyelesaian megaproyek dengan nilai Rp 160 Miliyar,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Made Sudiartha, Minggu, 28 Februari 2021.
Namun Sudiartha mengaku kaget karena sampai dengan 28 Februari 2021 atau tiga bulan paska penyerahan pertama pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri, belum ada satupun pedagang yang beraktivitas pada pasar berlantai tiga tersebut.
“Tadi pagi, saya jalan-jalan kesana (Pasar Banyuasri,red), saya lihat tidak ada pedagang. Saya lihat ke belakang, pedagang masih jualan di pasar darurat, saat ditanya, mereka bilang belum pindah dan takut pindah karena ada ‘tonye’ kalau lama tidak ditempati,” tandas Sudiartha mengutip keluhan pedagang.
Vokalis dewan ini mengaku heran dan penasaran.
“Saya heran, kenapa gedung yang sudah selesai dikerjakan dan di ‘plaspas’, belum ditempati ?” ujarnya.
Selaku anggota komisi yang membidangi perekonimian dan pembangunan, Dek Tamu juga mengaku perihatin karena semakin lama tidak ditempati, kekhawatiran pedagang tentang ‘tonye’ atau mahluk halus menempati Pasar Banyuasri bisa jadi kenyataan.
“Selain itu, kekuatan gedung untuk aktifitas pedagang maupun kegiatan pasar, belum diuji, sementara masa pemeliharaan oleh rekanan sudah berkurang selama tiga bulan dari enam bulan sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Belum dimanfaatkannya Pasar Rakyat Banyusari, juga berdampak pada bertambahnya biaya kontrak tempat jualan sementara para pedagang.”Ini, menjadi pertanyaan besar bagi saya, ada apa dan kenapa ? Kalau ada persoalan, sampaikan ke dewan untuk dicarikan solusi,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Kabagekbang) Setda Buleleng, Gede Sasnita Ariawan tidak menampik adanya sejumlah persoalan di Pasar Rakyat Banyuasri.
“Memang,sampai dengan saat ini, Pemkab Buleleng belum memutuskan sistem pengelolaan yang akan diterapkan di Pasar Rakyat Banyuasri ini,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan, ada sejumlah opsi yakni pola kerjasama atau penyertaan modal kepada PD. Pasar Buleleng.
“Kecendrungannya lebih kepada pola kerjasama, namun masih dilakukan kajian lebih mendalam dan komperhensif oleh tim yang diketuai Asisten II Setda Buleleng,” pungkasnya.(kar)
