BULELENG – Selain menjalani proses hukum, 7 orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Industri Pariwisata juga diproses kode etik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), 7 tersangka telah diusulkan untuk diberhentikan sementara.
“Pemberhentian sementara terhadap tujuh tersangka diusulkan berdasarkan penetapan penahanan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng,” tandas Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng, I Gede Wisnawa, Kamis 18 Februari 2021 usai rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng.
Mantan Sekretaris DPRD Buleleng ini menegaskan, selain usulan pemberhentian sementara terhadap 7 tersangka, pihaknya juga mengusulkan nama penjabat Pelaksana Tugas (Plt) kepada Bupati Buleleng.
“Usulan pemberhentian sementara tujuh oknum pegawai negeri sipil yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 276 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sudah disampaikan kepada bapak bupati, termasuk usulan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sejumlah jabatan eselon II dan III dilingkungan Dinas Pariwisata, seperti Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid dan Kasi,” terangnya.
Sesuai pertimbangan Baperjakat, sebagai Plt. Kepala Dinas Pariwisata diusulkan Asisten II Setda Buleleng, Ni Made Rousmini.
“Pelaksanaan tugas dimulai sejak surat keputusan ditandangani bupati,” pungkasnya.(kar)
