TABANAN – Dimasa pandemi saat ini dengan matinya sektor pariwisata membuta semua daerah termasuk Tabanan terpukul. Bahkan kini Tabanan akan semakin terpukul seiring berakhirnya kerjasama pengelolaan manajeman DTW Ulun Danu Beratan. Bahkan Pemkab Tabanan akan kehilangan pendapatan daerah mencapai Rp 6,5 Miliar setiap tahunnya.
Pemutusan kerjasama dilakukan pihak pengelola DTW Ulun Danu Beratan bukan tanpa sebab. Pasalnya, DTW Ulun Danu Beratan ingin melakukan pengelolaan secara mandiri tidak terikat dengan Pemerintah Tabanan. Lantaran pemutusan hubungan kerjasama tersebut Pemerintah Tabanan harus kehilangan pemasukkan daerah. Nilainya pun tak tanggung-tanggung mencapai miliaran Rupiah.
Manager Operasional DTW Ulun Danu Beratan I Wayan Mustika, tak menampik perihal pemutusan hubungan kerjasama tersebut dengan pihak Pemerintah Tabanan.
“Ya sudah berhenti, sejak 31 Desember 2020 lalu hubungan kerjasama dengan Pemkab Tabanan sudah selesai,” ungkap Wayan Mustika, Rabu 17 Februari 2021.
Menurutnya, pemutusan perjanjian kerjasama dengan Pemkab Tabanan didasari, tidak adanya aset Pemkab Tabanan. Sebelumnya pihak Pengelola DTW Ulun Danu telah melakukan hubungan kerjasama dengan Pemkab sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 lalu selama 5 tahun. Selama lima tahun tersebut membagikan pendapatan DTW ke Pemkab Tabanan
Beberapa kesepakatan dalam perjanjian yang dicapai dulunya. Antara lain, pembentukan badan pengelola dilakukan oleh ketua umum badan pengelola, penunjukkan managemen operasional serta pembagian bagi hasil (pahpahan) setelah dana operasional yang sudah disepakati atas hasil pengelolan DTW Ulun Danu.
“Sekarang sudah tidak ada kerjasama lagi. Sehingga pengelolaan kami lakukan secara mandiri dengan pihak pengelola langsung dibawah gebog satakan (pengempon) Pura Ulun Danu Beratan,” jelasnya.
Mustika mengaku, selama ini dari kerjsama yang dilakukan dengan Pemerintah Tabanan. DTW Ulun Danu menyetorkan dana bagi hasil di luar pajak restorant, tiket masuk obyek wisata dan restribusi parkir sebesar Rp 6,5 Miliar setiap tahun.
Sedangkan saat ini setelah pemutusan hubungan perjanjian kerjasama tersebut. Pemkab Tabanan otomatis kehilangan pemasukkan sebesar Rp 6,5 Miliar. Pemkab Tabanan hanya dapat menerima pemasukkan dari pajak restaurant, tiket masuk dan parkir saja. Dengan rincian tiket parkir kami setor 25 persen, tiket masuk 20 dan restaurant 20 persen.
“Artinya setoran pajak dan restribusi disesuaikan dengan jumlah kunjungan ke Ulun Danu Beratan dan dibayarkan setiap bulannya,” sebut Mustika. (jon)
