MANGUPURA – Pascawabah babi beberapa waktu lalu menggerus populasi Babi di Kabupaten Badung hingga 90 persen, sehingga para petani babi di Kabupaten Badung sulit untuk bangkit kembali. Untuk mendapatkan solusi permasalahan tersebut, Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Kabupaten Badung melakukan audinesi DPRD Badung, Selasa, 16 Februari 2021. Rombongan GUPBI Badung diantar Ketua GUPBI Provinsi Bali, I Ketut Hari Suyasa dan diterima Ketua DPRD Badung, Putu Parwata serta anggota DPRD Badung, I Made Suwardana.
I Ketut Hari Suyasa mengatakan, para peternak babi di Badung kebingungan merestocking kembali untuk beternak pascawabah virus babi kemarin yang sangat merugikan para peternak di Bali dan Badung khususnya.
“Kami mencoba melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Badung mengenai persoalan peterbak ini dan gayung bersambut Bapak Ketua DPRD Badung bisa membantu mencarikan celah agar peternak ini kembali bangkit dengan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) ke para peternak babi di Kabupaten Badung,’’ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Nanti GUPBI akan melakukan pendataan terlebih dahulu dan pihaknya berterimakasih kepada lembaga DPRD Badung utamanya Ketua DPRD Badung, Putu Parwata karena telah memfasilitasi serta melakukan komunikasi dengan para pengusaha lain untuk membantu para peternak Babi di Badung ini.
“Kami harapkan kabupaten lain juga bisa meniru aksi Ketua DPRD Badung ini untuk segera memulihkan peternak babi di Bali yang saat ini sedang terpuruk, karena populasi babi di Bali sudah tergerus hingga 90 persen dan ini sangat berbahaya. Karena Babi di Bali bukan saja sebagai produk ekonomi semata tapi juga produk budaya yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh semua pemangku kebijakan di Bali,”terangnya.
Babi, Kata Hari Suyasa, merupakan pembantu dalam pergerakan ekonomi masyarakat di bidang skup yang terkecil.
“Disaat pandemic covid-19 ini beternak babi sebagai media untuk menggerakan ekonomi masyarakat di bali kami sekali lagi berterimakasih atas support yang diberikan Ketua DPRD Badung yakni berupa bantuan permodalan karena kami adalah peternak rakyat bukan peternak kelompok,”tegasnya.
Hari Suyasa juga mengatakan, peningkatan harga dading babi juga sebenarnya belum mampu dalam mensejahterakan para peternak babi, karena yang beternak babi hanya segelintir dan populasi babi di Bali hanya dinikmati 10 persen.
“Saat para perternak surplus babi, ada wabah yang menyerah semua ternaknya mati, saat harga jual tinggi peternak hanya bisa melihat saja 10 persen populasi yang menikmati profit tersebut, jadi secara psikologi merka juga terkena dampaknya para peternak babi kita di Badung,” paparnya.
Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, GUPBI ini adalah kegiatan positif masyarakat yang perlu di dorong serta pulihkan lagi perannya dalam ekonomi masyarakat di Bali.
“Kami bagian dari Pemerintah harus ikut mendorong terhadap pertumbuhan peternak di babi di Bali. Yang kami ketahui bersama konsumsi babi di Bali sangatlah tinggi dan ini perlu dijaga dan peran pemerintah , apakah dengan membantu melalui APBD atau dengan pihak lain. Jadi kami membantu para peternak babi ini dengan CSR sehingga peternak babi ini kembali hidup kembali bergerak ditengah masa pandemic covid-19 ini,” ujar Alumni Doktor Ekonomi Pembangunan Unud tersebut.
Selain bangtuan, pihaknya juga mendorong peminaan terhadap pasar peternak babi di Badung ini agar juga ikut berdayasaing di luar Bali.
“Bantuan peternak babi ini , nanti kami kasi perorang dalam bentuk kegiatan UMKM dan kami pastikan membantu hingga Rp 10 Juta untuk modal setiap peternak,” terangnya. (lit)
