DENPASAR – DPD Golkar Bali menerbitkan hasil kajian bersama para tokoh adat dan akademi di Bali yang dituangkan dalam bentuk buku ‘Pemajuan dan Penguatan Desa Adat di Bali seiring semakin banyak muncul berbagai permasalahan adat selama ini. Dalam buku tersebut juga berisi 4 point penting rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan DPRD Bali beserta pimpinan fraksi dan komisi termasuk akan disampaikan kepada eksekutif dan legislatif di seluruh kabupaten kota di Bali.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry saat peluncuran buku ‘Pemajuan dan Penguatan Desa Adat’ dalam aspek regulasi, kelembagaan dan dukungan keuangan di DPD Golkar Bali, Senin 15 Februari. Politisi Golkar asal Banyuatis Buleleng yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini mengatakan, peluncuran buku ini merupakan hasil kajian para pakar dan kader Golkar Bali pada webinar yang digelar beberapa waktu lalu.
Menurutnya Perda Desa Adat sudah pernah direvisi beberapa kali dan terakhir direvisi menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2019. Dalam revisi ini sudah banyak dilakukan perbaikan akan tetapi sesuai perkembangan dan situasi saat ini ternyata masih banyak hal yang harus direvisi mengingat banyak hal -hal substantif dalam perda dan harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Hasil kajian kami murni untuk pemajuan dan penguatan desa adat di Bali dan hasil pemikiran ini akan kita serahkan kepada Gubernur Bali dan Pimpinan DPRD Bali,” ujarnya.
Sugawa Korry menambahkan, latar belakang lahirnya buku ini, ketika partai Golkar berbicara untuk pemajuan dan penguatan desa adat. Sebab desa adat sebagai benteng terdepan yang dinilai selama ini bisa mengayomi, menjaga keharmonisan yang membuat masyarakat adat dan budaya di Bali cukup kondusif adat dan budaya Bali. Walaupun dalam sejarahnya selalu terkait dalam institusi yang indefenden namun demikian desa adat tersebut tidak pernah lepas dari institusi yang menaungi yakni pemerintah.(arn)
