BULELENG – Penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional Industri Pariwisata atau PEN Pariwisatagate di Kabupaten Buleleng, sudah membuahkan hasil. Dari penyidikan yang dilakukan secara maraton, tim penyidik tindak pidana korupsi (Tim Tipikor) Kejaksaan Negeri Buleleng bahkan sudah menetapkan 8 orang tersangka dan menyita dana sebedsar Rp 377 Juta dari total potensi kerugian negara sebesar Rp 656 Juta.
“Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik menetapkan delapan orang tersangka, dengan inisial Made SN, Nyoman AW, OS, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, Nyoman GG dan B,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng, I Putu Gede Astawa, Kamis, 11 Februari 2021 petang saat menggeber hasil penyidikan PEN-Pariwisatagate di Kantor Kejari Buleleng.
Delapan tersangka, kata Gede Astawa didampingi Kasipidsus Wayan Genip dan Kasi Intel Anak Agung Ngurah Jayalantara, diduga telah menyalahgunakan bantuan dana PEN Industri Pariwisata tahun 2020 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
“Dari hasil penyidikan, total bantuan dana PEN Industri Pariwisata sebesar Rp 13 Miliar, 70 persen atau Rp 9,1 Miliar untuk pelaku pariwisata dan 30 persen atau Rp 3,9 Miliar untuk sosialisasi,” ungkapnya.
Dari total dana tersebut, Dispar Buleleng mengelola 3 kegiatan masing-masing Revitalisasi sarana prasarana pariwisata senilai Rp 370 Juta, Bimtek Pariwisata senilai Rp 800 Juta dan Exsplore Buleleng Tengah, Timur dan Barat senilai Rp 2,5 Miliar.
“Dari tiga kegiatan ini, dana pada dua kegiatan yakni Bimtek dan Explore Buleleng diduga disalahgunakan,” terangnya.
Kajari Astawa menambahkan, potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka ini sebesar Rp 656 Juta. Sebanyak Rp 377 Juta diantaranya sudah diserahkan dan disita penyidik sebagai barang bukti (BB) dan sisanya masih ada pada sejumlah rekanan antara lain CV. Pudak dan Bali Mandara.
“Dananya sudah sempat dibagi, namun dikembalikan karena ribut dimedia. Dana yang diserahkan sebanyak Rp. 377 Juta sudah disita sebagai barang bukti,” tandas Astawa meyakinkan.
Perbuatan tersangka dijerat pasal 2, pasal 3 dan pasal 12e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.
“Penyidikan kasus ini masih dikembangkan sehingga belum dilakukan tindakan penahanan terhadap tersangka,” pungkasnya.(kar)
