TABANAN – Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman PPKM Berbasis Mikro, setelah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara umum yang akan berakhir Senin 8 Februari 2021 ini, akan dilanjutkan dengan penerapan PPKM skala mikro berbasis desa atau RT/RW mulai Selasa 9-22 Februari 2021. Tabanan sendiri siap melaksanakan PPKM skala mikro tersebut khususnya untuk desa yang masih masuk zona merah untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan pengawasan lebih ketat.
Sekda Tabanan I Gede Susila ketika dikonfirmasi Minggu 7 Februari 2021, mengatakan, pihaknya bersama wakil bupati mengikuti rapat dengan Gubernur Bali di Jaya Sabha, Denpasar membahas tentang penerapan PPKM berskala mikro.
“Tadi saya bersama Pak Wabup mengikuti rapat di Jaya Sabha membahas soal penerapan PPKM skala mikro. Desa yang masuk zona merah akan mendapat pengawasan lebih ketat,” ungkapnya.
Dikatakan, Tabanan sendiri siap menerapkan PPKM skala mikro ini dengan berbasis desa dinas dan desa adat. Dalam penerapannya nanti lebih ditekankan pada desa yang masih masuk zona merah dengan tingkat penularan Covid-19 masih tinggi. Sementara desa lainnya yang tidak masuk zone merah tetap menerapkan PPKM seperti sebelumnya.
“Penerapan PPKM skala mikro ini khususnya desa yang masih masuk zona merah dengan mengintensifkan gerakan 3 T yakni tracing, testing dan treatment untuk mengetahui warga yang mungkin terpapar Covid-19 namun tanpa gelaja guna mencegah penyebaran lebih luas,” kata Sekda Susila.
Dalam penerapan PPKM skala mikro ini, pihaknya kembali mengaktifkan Satgas gotong royong yang ada di Desa Dinas maupun Desa Adat. Untuk pembiayaannya menggunakan alokasi dana desa termasuk bantuan dari provinsi. Kegiatan tersebut bisa berupa edukasi, pembagian masker kepada masyarakat termasuk kembali mengaktifkan kegiatan penyemprotan desinfektan di desa.
“Satgas Gotong royong diaktifkan kembali baik di desa adat dan desa dinas secara bersinergi,” sebut mantan Kadisdik ini.
Selain itu , juga ada pembatasan kegiatan masyarakat terutama untuk kegiatan adat seperti upacara ngaben, pernikahan atau kegiatan adat lainnya. Tidak diperkenakan melibatkan orang banyak atau mengundang orang orang luar, cukup di tingkat keluarga saja. Bahkan pemerintah juga tidak menutup kemungkian melakukan rapid test antigen bagi mereka yang menggelar kegiatan adat.
“Tentu kami juga akan kegiatan 3 T termasuk melakukan rapid test antigen bagi mereka yang menggelar upacara adat,” tandasnya.
Sementara untuk desa lain yang tidak masuk zona merah, tetap memberlakukan PPKM seperti sebelumnya. Penerapan 3 M termasuk menjauhi kerumunan harus disiplin dilakukan masyarakat. (jon)
