| MANGUPURA – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap dua, Pemkab Badung sepertinya akan lebih tegas menindak pelanggar protokol kesehatan (Prokes). Tak hanya mengenakan sanksi denda administratif, bagi yang membandel dan cenderung membangkan akan diarahkan untuk proses pidana. Untuk pelaku usaha izinnya juga bisa dicabut. |
Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa saat ditemui usai rapat PPKM bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Badung, Selasa (26/1/2020), mengatakan pihaknya bersama forkominda Badung telah melakukan pembahasan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid -19.
Badung lanjut Suiasa, selama ini lebih mengedepankan pembinaan terhadap para pelanggar prokes. Akan tetapi pelanggaran masih banyak terjadi dan kasus positif covid-19 masih terus mengalami peningkatan.“Karena banyak yang melanggar jadi kita membuat aturan detail, sistematis dan masif dalam aturan pembatasan disiplin dan penegakan hukumnya, melihat juga dari dari sektor ekonomi, agama, adat istiadat dan sosial budaya,” terangnya.
| Politisi asal Desa Pecatu ini menambahkan, untuk sanksi pelanggaran prokes akan lebih didorong pada penegakan hukum. Mengingat upaya pembinaan yang telah dilakukan selama, akan tetapi dilapangan masyarakat masih saja melanggar. Penegakan hukum yang dimaksud kata Suiasa yakni pemberian sanksi berupa uang dengan besaran Rp 100 ribu, sektor usaha ekonomi juga akan dilakukan penutupan bahkan mencabut izinnya jika melanggar prokes. “Bila terlalu frontal dan ada pembangkangan, kita upayakan penegakan pidana. Itu pun sudah diatur dan didorong oleh Forkopimda Kabupaten Badung, seperti Polres, TNI, dan pihak terkaitlainnya,” tegasnya. Pemkab Badung sendiri kata dia akan sepenuhnya mengikuti SE Gubernur Bali, seperti pembatasan operasional tempat usaha maksimal pukul 20.00 Wita. (lit) |
