BULELENG – Adanya desakan sejumlah krama negak yang dikoordinir Ketut Mahkota terhadap Penghulu Desa Adat/Pakraman Kubutambahan, Jro Ketut Warkadea agar segera menggelar paruman desa adat, disikapi serius Camat Kubutambahan, Made Suyasa.Bersama dengan Kabagops Polres Buleleng Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma, Ketua Majelis Adat Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarsa dan Anggota Forum Pimpinan Kecamatan Kubutambahan, mantan Camat Buleleng ini mengundang pihak terkait untuk bermusyawarah.
“Dari mediasi yang kita lakukan, kedua belah pihak sepakat menunda pelaksanaan paruman yang rencananya digelar Sabtu, 9 Januari 2021 oleh panitia yang sudah dibentuk,” ungkap Camat Kubutambahan, Made Suyasa, Rabu (06/01/2021) siang usai pertemuan mediasi di Kantor Camat Kubutambahan.
Sesuai kesepakatan yang ditandatangani para pihak, kata Suyasa, panitia yang diketuai Ketut Mahkota sepakat menarik surat dan membuat surat penundaan paruman yang rencananya digelar Sabtu, 9 Januari 2021.
“Dengan mempertimbangkan situasi Pandemi Covid-19, ketentuan awig-awig, serta pemahaman yang sama dari kedua belah pihak terhadap pentingnya paruman sesuai dresta adat, Jro Ketut Warkadea selaku Penghulu Desa Adat Kubutambahan sepakat melaksanakan paruman pada Sabtu, 27 Februari 2021, dan bila ada kondisi force majeur akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut,” tegasnya.
“Selaku ketua panitia, Jro Ketut Mahkota segera membuat dan mengirimkan surat pembatalan,” tandas Suyasa dibenarkan Mahkota.
Jro Ketut Mahkota menegaskan pembatalan paruman disepakati karena memperhatikan situasi Pandemi Covid-19 dan adanya kesanggupan yang disampaikan oleh Jro Ketut Warkadea selaku Penghulu Desa Adat/Pakraman Kubutambahan untuk melaksanakan paruman pada hari Sabtu, 27 Februari 2021.
“Dengan adanya kesepakatan ini, rencana paruman hari Sabtu, 9 Januari 2021 dibatalkan dan akan dilaksanakan hari Sabtu, 27 Februari 2021 oleh Penghulu Desa Adat/Pakraman Kubutambahan,” terangnya.
Mahkota menegaskan, desakan krama terhadap Penghulu Desa Adat Kubutambahan agar menggelar paruman, semata dilakukan untuk transparasi, mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan asset desa adat dan sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
“Kami hanya ingin dresta dilakukan oleh penghulu desa adat secara trasnsparan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Jro Ketut Warkadea. Selaku Penghulu Desa Adat Kubutambahan, Warkadea mengakui adanya miskomunikasi dan dapat memahami apa yang menjadi harapan dari krama. Dengan adanya pertemuan yang difasilitasi Camat Kubutambahan, apa yang menjadi ganjalan dan mengakibatkan miskomunikasi selama ini sudah terungkap.
“Kami sangat menghargai apa yang menjadi keinginan krama dan sesuai dengan kesepakatan tadi, kami selaku penghulu desa akan segera melakukan pembahasan dengan prajuru desa adat terkait paruman pada hari Sabtu, 27 Februari 2021, bertepatan dengan Purnama Sasih Kesange,” tegasnya.
Selain menyampaikan laporan, paruman yang digelar berdasarkan awig-awig serta memperhatikan protokol kesehatan, juga diharapkan dapat memberikan pencerahan sekaligus mempersatukan Krama Desa Adat Kubutambahan.(kar)
