BULELENG – Pandemi Covid-19 tidak hanya melumpuhkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Lantaran terdampak Pandemi Covid-19, kinerja wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng juga tidak bisa dilaksanakan maksimal. Adanya kebijakan refokusing anggaran, 2 buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif dewan terpaksa dipending, kalau tidak mau dikatakan ‘nunggak’ untuk dibahas pada masa persidangan Tahun 2020.
“Ada dua buah Ranperda inisiatif dewan yakni Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, serta Ranperda tentang Bendega yang tertunda pembahasannya pada masa persidangan Tahun 2020,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Senin (21/12/2020) siang usai memimpin rapat paripurna di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.
Tertundanya pembahasan 2 Ranperda Inisiatif Dewan dan 7 Ranperda usulan eksekutif, kata Supriatna, tidak terlepas dari akibat terjadinya Bencana Nasional Non Alam sebagaimana ditetapkan Pemerintah Pusa berupa Pandemi Covid-19.
“Bencana Nasional Non Alam, berupa Pandemi Covid-19, memaksa pemerintah melakukan refokusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, termasuk APBD Kabupaten Buleleng. Sehingga, jumlah kegiatan seperti pembahasan Ranperda inisiatif dewan masing-masing Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, serta Ranperda tentang Bendega terpaksa ditunda, termasuk tujuh Ranperda yang diusulkan eksekutif,” tandasnya. (kar)
