BULELENG – Aspirasi krama Desa Adat Kubutambahan yang tergabung dalam wadah Komite Penyelamat Asset Desa Adat (KOMPADA), disikapi serius pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng. Selain Kepala Kantor BPN Kabupaten Buleleng, dalam mengakomodir aspirasi KOMPADA antara lain tentang asset dan paruman yang tidak pernah digelar Bendesa Adat Kubutambahan, pimpinan dewan juga mengundang Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng.
“Sehingga, persoalan tentang asset dan paruman yang tidak pernah di laksanakan oleh Bendesa Adat/Pakraman Kubutambahan, mendapat penjelasan dari pihak terkait,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Selasa (15/12/2020).
Dari hasil pertemuan, kata Supriatna didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara Dewan Buleleng merasa perihatin terhadap persoalan yang terjadi di Desa Adat/Pakraman Kubutambahan, baik terkait dengan asset maupun pelaksanaan adat istiadat berupa paruman yang tidak pernah dilaksanakan Bendesa Adat/Pakraman Kubutambahan.
“Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dewan, kami merekomendasikan BPN agar memberikan penjelasan terkait keberadaan asset berupa lahan seluas 480 hektar milik desa adat/pakraman Kubutambahan sehingga statusnya jelas,” tandasnya.
Sementara untuk penyelesaian persoalan tidak digelarnya adat istiadat seperti paruman rutin setiap enam bulan, maupun paruman agung, dewan merekomendasikan agar difasilitasi Majelis Desa Adat (MDA) Buleleng sehingga paruman agung dapat terlaksana sesuai ketentuan.
Menyikapi rekomendasi dewan, Ketut Ngurah Mahkota selaku Ketua KOMPADA Kubutambahan mengaku lega dan berharap permasalahan desa adat/pakraman segera bisa diselesaikan.
“Kami berharap, difasilitasi MDA Buleleng, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, yang selama ini ingin dilaksanakan Paruman Agung, bukan paruman desa linggih bisa segera dilaksanakan. Karena, dua kali kita bersurat tidak ada jawaban, sehingga kami minta bantuan audensi DPRD Buleleng,” tandasnya.
Melalui Paruman Agung yang melibatkan semua penghulu pura dan kelian dadya, KOMPADA berharap ada pertanggungjawaban dari Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Ketut Warkadea, tentang keadaan tanah duwen pura yang dikontrakkan 30 tahun, sampai dengan waktu tidak terbatas.
“Hanya itu yang kami minta kepada bendesa, sehingga persoalan asset yang terungkap dari rencana pembangunan bandara dapat diselesaikan dan diselamatkan untuk generasi mendatang,” pungkasnya. (kar)
