BULELENG – Carut marut ketenagakerjaan akibat dampak Pandemi Covid-19 disikapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pemkab Buleleng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Buleleng membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng.
“Tim Pengawas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng No: 561/673/HK/2020 tentang Tim Pelaksana Pengawas dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, Senin (14/12/2020) saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TP2-Jamosetek di Bali Taman Kawasan Wisata Lovina.
Sekda Suyasa menegaskan Rakor TP2-Jamsostek Buleleng dilaksanakan agar setiap personil yang masuk dalam tim mengetahui tugas pokok serta fungsi.
“Sehingga pengawasan dan perlindungan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilakukan secara maksimal,” tegasnya.
Sesuai kewenangan yang ada, Pemkab Buleleng akan mengeluarkan imbauan agar seluruh badan usaha mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek.
“Jika memang pemerintah mewajibkan, termasuk tenaga kontrak Pemkab Buleleng. Seperti tenaga kontrak diwajibkan ikut BPJS Kesehatan, tahun 2019 biayanya dibebankan kepada tenaga kontrak dengan pemotongan upah 5 persen. Namun tahun 2020 sesuai dengan peraturan baru, Pemkab Buleleng yang membayar 4 persen dan 1 persennya dibayar oleh tenaga kontrak,” jelasnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buleleng, Hery Yudhistira mengatakan, sesuai SK Bupati Buleleng, TP2-Jamsostek yang beranggotakan personil dari instansi terkait, memiliki tugas melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, sosialisasi, pembinaan, monitoring upah tenaga kerja, inventaris permasalahan dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng.
“Termasuk juga penegakan hukum bagi pelanggar ketentuan, mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil koordinasi fungsional,” tandas Hery sembari menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan akan mempertimbangkan beban tenaga kerja bila wajib jadi peserta JKN-KIS dan Jamsostek.”Hal tersebut kita diskusikan pada Rakor TP2-Jamsostek,” pungkasnya. (kar)
