Parta : Jangan Lagi “Ngejuk” Rakyat yang Berjuang Hidup

0
384
Anggota DPR RI Nyoman Parta.

GIANYAR –  Sidang tipiring lima penjual arak di Gianyar yang dendanya dibayarkan oleh hakim Wawan Edi Prasetyo, menyita perhatian Anggota DPR RI, Nyoman Parta. Wakil rakyat yang membidangi UMKM ini meminta Kapolda Bali memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi menangkap rakyat yang menjual arak demi bertahan hidup.

“Pak Kapolda Bali yang baru mohon diperintahkan jajarannya jangan lagi ngejuk rakyat yang berjualan karena untuk bertahan hidup di masa pandemi agar hukum menghadirkan wajah kemanusian,”ujarnya, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, daya juang masyarakat saat situasi sulit seperti ini harus diapresiasi. Apalagi, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pariwisata. “Ini situasi sulit. Mereka kehilangan pekerjaan  dari sopir freelance, lalu bangkit dengan jualan arak. Saya malah salut dengan mereka daripada rakyat  berdiam diri lalu stres. Kasus ini menunjukkan sindiran banyak orang tentang hukum hanya tajam ke bawah,” tegas politisi PDIP asal Guwang, Sukawati, Gianyar ini.

Sementara, hakim yang memimpin sidang tipiring terhadap lima terdakwa penjual arak tersebut, Wawan Edy Prasetyo, mengatakan dalam kasus ini perlunya adanya sinkronisasi dan harmonisasi Perda Kabupaten/Kota dengan Pergub Bali tersebut.

“Di dalam Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 itu kan diakui arak Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya, sesuai dengan visi Pemprov Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Untuk itu diberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola minuman arak Bali itu,” jelasnya.

Wawan menambahkan, dalam Pergub itu, gubernur melakukan pembinaan pengawasan melalui tim terpadu untuk berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota, pihak Kepolisian dan Bea Cukai terhadap penyelenggaraan tata kelola minuman arak. “Saya harap tidak lagilah ada penangkapan ini. Ini semestinya dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terlebih dulu. Penegak hukum  harus bisa menjaga kepantasan dan keadilan,” tandas  mantan aktivis Hindu asal Banyuwangi ini. (jay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here