BULELENG – Adanya sorotan wakil rakyat terkait pemanfaatan pinjaman daerah senilai Rp 571 Miliar dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat, disikapi serius Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa. Selain menegaskan usulan pinjaman sudah sesuai regulasi atau aturan, untuk menghindari polemik terkait dana PEN ini, Sekda Buleleng juga menggeber secara rinci rencana program dan pemanfaatan dana pinjaman daerah tersebut.
“Usulan pinjaman dana PEN yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng sudah sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Sekda Suyasa, Selasa (17/11/2020) saat memberikan penjelasan tentang Dana PEN diruang kerjanya.
Peminjaman dana PEN akibat Pandemi Covid-19, kata Suyasa, diusulkan oleh Pemkab Buleleng berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan stabilitas keuangan untuk penanganan di masa pandemi.
“Skema program PEN dalam bentuk pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) Persero,merupakan pinjaman daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah,” jelasnya. Artinya, pinjaman diajukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program atau kegiatan.
“Yang kita ajukan adalah pinjaman daerah dalam bentuk kegiatan,” tegasnya.
Suyasa menegaskan, sesuai PMK No. 105 Tahun 2020, pasal 1 poin 12 tercantum pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana. Sumbernya dari pinjaman daerah ke PT. SMI.
“Bukan kesepakatan program Pemerintah Pusat dengan daerah, tetapi pinjaman kita ke PT. SMI untuk penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” terangnya.
Pinjaman yang diajukan Pemkab Buleleng merupakan penyediaan infrastruktur sebagaimana diatur PP No. 23 tahun 2020 dan PP No. 43 tahun 2020 serta PMK No. 105 tahun 2020.
“Untuk pembiayaan infrastruktur itu diatur dalam PMK No. 100 tahun 2009. Jadi jelas usulan kita tentang sarana dan prasarana. Diluar dari itu bukan kriteria yang diajukan ke PT. SMI,” ujar Suyasa.
Usulan juga akan dianalisa terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, apakah Pemkab Buleleng pantas diberikan pinjaman.
“Dan sampai saat ini, kita belum mendapat balasan, rekomendasi dari Kemandagri maupun persetujuan dari Menkeu, kami masih koordinasi dan menunggu yang mana akan diberikan,” pungkasnya. (kar)
