152 Akomodasi Pariwisata dan 24 Desa Wisata Bakal Kecipratan Hibah Pariwisata

0
192

TABANAN – Dinas Pariwisata bersama Bakeuda dan DPMPPTSP Tabanan sudah menyelesaikan proses verifikasi akomodasi pariwisata yang akan menerima hibah pariwisata dari Pusat. Dari total 488 akomodasi yang ada di Tabanan, 152 dinyatakan memenuhi syarat dan diusulkan untuk mendapatkan hibah pariwisata. Selain itu sebanyak 24 Desa wisata juga akan kecipratan bantuan pusat tersebut. m

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan I Gede Sukanada ketika dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya sudah menyelesaikan verifikasi terhadap akomodasi yang berhak mendapatkan hibah pariwisata sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pusat. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pengajuan anggaran ke pusat. Setelah itu diharapkan tahap pertama (50 persen) bisa cair di pertengahan bulan November ini.

“Dalam melakukan verifikasi, Kami memakai dua mekanisme yakni tetap mengacu juklak dan juknis yang diputuskan di pusat. Mengenai data siapa yang dapat ada di Bakeuda untuk yang wajib pajak, kemudian untuk urusan izin ada di DPMPPTSP,” kata Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, I Gede Sukanada, Senin (02/11/2020).

Sukanada menceritakan, pada saat proses verifikasi awalnya ada 488 akomodasi pariwisata di Tabanan. Kemudian setelah verifikasi urusan pajak serta tiga persyaratan awal oleh Bakeuda menjadi 298 akomodasi pariwisata. Dari 298 akomodasi data tersebut dikompilasi oleh DPMPPTSP menjadi 152 akomodasi pariwisata berdasarkan kelengkapan perizinan yang dimiliki. 152 akomodasi pariwisata dengan rincian 114 hotel/vila dan 38 restoran.

“Kami juga sudah melakukan checklist lagi ke lapangan untuk mengantisipasi ada yang tercecer, ternyata tidak ada dan sudah semua tercover. Minggu ini kami sosialisasi dengan para penerima untuk berikan arahan terhadap hibah pariwisata ini,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, juga ada 24 Desa Wisata akan mendapat hibah pariwisata dalam BKK Desa Wisata. Per Desa Wisata nantinya akan menerima sekitar Rp 75,5 Juta. Saat ini sedang dalam tahap penyusunan petunjuk teknis (juknis) bersama dengan Dinas PMD karena bentuknya BKK. Desa wisata akn dipanggil karena akan terkait dengan penyusunan APBDes desa wisata yang dapat hibah tersebut. Tetapi, kata dia, arah dana tetap mengacu template pusat dengan konsep CHSE yakni Clean, Healty, Safety, Environment untuk mendukung program pemerintah pusat.

“Semua Desa Wisata yang sudah memiliki SK Resmi mendapatkan dana tersebut. Saat ini sudah mengajukan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) ke pusat. Mudah mudahan nanti akan turun atau cair tahap pertama pada pertengahan bulan ini karena proses pencairannya bertahap,” tandasnya. (jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here