DENPASAR – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menginstruksikan prajurit TNI yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa untuk tidak memberikan sarana dan prasarana kepada pendemo. Terlebih, fasilitas militer dipakai untuk melakukan tindak pidana.
Penekanan Jenderal TNI Andika Perkasa itu disampaikan dalam video conference yang diikuti Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara, Selasa (13/10/2020) malam. Kegiatan membahas perkembangan situasi secara nasional dan pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa yang marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Andika Perkasa memberikan arahan kepada Prajurit TNI AD yang diperbantukan kepada Polri agar tetap berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Personel harus memahami tindakan dan sanksi hukum apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa menemukan pelanggaran mengenai pengerusakan barang, penganiayaan terhadap orang dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
“Apabila ada membantu atau menggunakan fasilitas militer kepada pendemo, maka patut diduga bersalah serta dapat ditindak pidana. Gerbang markas dan asrama TNI AD agar ditutup. Dansat di satuan masing-masing bertanggung jawab jangan sampai dianggap kita memfasilitasi unjuk rasa. Batasi orang yang berunjuk rasa dengan alasan apapun tapi tetap mengedepankan humanis untuk menghindari fitnah,”pintanya.
Andika Perkasa juga memerintahkan Pangkotama di daerah masing-masing dalam waktu seminggu ke depan agar menyiapkan kekuatan personel standby di satuannya masing-masing untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namuan dalam penggunaannyapun menunggu perintah. (bar)
