BADUNG – Guna mewujudkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan pimpinan DPRD Badung di Kantor DPRD, Senin (12/10/2020).
Rapat koordinasi dengan pimpinan Dewan dari tingkat Ketua Dewan hingga Ketua-Ketua Fraksi yang ada di DPRD Badung membahas sejumlah hal berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan khususnya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua I Wayan Suyasa, Wakil Ketua II Made Sunarta, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa, Sekwan I Gusti Made Agung Wardika, serta para Ketua Fraksi.
Pada kesempatan itu, Ketut Lihadnyana mengatakan komitmennya untuk tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan Pilkada tahun ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas (kehandalan) dalam pengambilan kebijakan dengan mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (responsiveness) sebagai prinsip kunci Good Governance. “Kita semua harus memahami dalam penyusunan APBD tahun 2021 didasari oleh Permendagri 90, dimana semua penyusunannya by sistem. Apalagi di masa pandemi Covid-19, APBD tahun 2021 merupakan gambaran kemampuan pendapatan Kabupaten Badung secara realistis,” ujarnya.
Lihadnyana menambahkan, setelah didapatkan gambaran pendapatan Kabupaten Badung secara kondisi riil di tahun 2021, baru akan masuk dalam pembahasan mengenai belanja daerah. “Apabila APBD 2021 sehat tentu kita juga akan optimis dan belanja juga harus sesuai dengan kemampuan,” ucapnya.
Pihaknya juga optimistis bahwa penyusunan APBD Kabupaten Badung tahun 2021 bisa berjalan dengan baik meskipun di tengah pandemi Covid-19, karena dengan sistem work from home (WFH) tidak akan mengurangi produktifitas kerja dari ASN.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, rapat koordinasi bertujuan untuk menjalin komunikasi, keterbukaan mengenai tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung demi kepentingan masyarakat. “Program masyarakat yang disusun dengan baik agar bisa diusulkan secepatnya. Demikian pula dengan penyusunan APBD 2021 yang dikelola secara transparan dan by sistem sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan, sehingga APBD sehat dapat terwujud, meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi,” ujar Parwata. (lit)
