DENPASAR – Belum dibentuknya kepengurusan dua cabang olahraga (cabor) Pengprov IMI dan Pengprov IPSI Bali membuat KONI Bali minta agar semua itu diselesaikan karena persiapan PON XX/2021 di Papua bakal dilakukan pada awal tahun depan untuk semua cabor.
Ada perbedaan antara IMI dan IPSI. Kalau IMI yang masa kepengurusan berakhir pada 30 Maret lalu, sampai saat ini yang sudah masuk pada 6 bulan masa perpanjangan atau tidak diperpanjang pastinya sudah melewati batas proses tersebut dan belum melakukan Musyawarah Provinsi (Musprov). Sedangkan untuk IPSI Bali sendiri sudah melakukan Musprov dan sudah ada Ketua Umum terpilih, namun sampai saat ini belum ada surat untuk kepengurusan baru dibawah Ketua Umum.
“Kalau IMI Bali permintaan kami ya sudah harus melakukan musprov jangan dibiarkan vakum. Legalitas itu perlu karena di IMI ada atlet yang lolos PON. Kalau kepengurusannya illegal karena tidak digelar musprov maka untuk fasilitas atlet PON tidak bisa kami berikan. Bagaimana kami memberikan dan kepada siapa kami berikan kalau tidak ada pengurusnya yang sah. Jadi utuk IMI sekali lagi segeralah melakukan musprov. Soal musprov kalau masa pandemi kan bisa dilakukan secara virtual atau musprov langsung dengan peserta yang dibatasi untuk yang berkepentingan saja dengan mengutamakan protokol kesehatan,” pinta Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi, Minggu (04/10/2020).
Hal sama namun dengan kondisi berbeda juga diarahkan ke IPSI Bali. Mantan Ketua Umum KONI Badung itu menyebutkan jika IPSI yang sudah ada Ketua Umum saat melakukan Musprov sekitar tahun lalu, sampai sekarang belum menyetorkan nama-nama pengurus barunya. “IPSI sudah ada Ketua Umum namun belum meminta surat rekomendasi Surat Keputusan (SK) ke PB IPSI yang mekanismenya melalui KONI Bali. Ini juga sangat peting apalagi atlet IPSI Bali banyak yang lolos PON. Saya rasa ini bisa dilakukan dengan segera karena berpengaruh besar terhadap persiapan atlet yang lolos PON,” tutup Suwandi. (ari)
