BULELENG – Upaya mediasi dilakukan Garda Tipikor Indonesia (GTI) Singaraja terhadap kisruh sempadan pantai di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan Kecamatan Buleleng. Dari pendekatan yang dilakukan, semua pihak terkait yakni Prebekel Desa Anturan Kecamatan Buleleng I Ketut Soka, Bendesa Adat Anturan Ketut Mangku serta Harles selaku pemilik lahan yang berbatasan dengan sempadan pantai, sepakat dengan penetapan batas lahan dan sempadan pantai yang dilakukan oleh petugas BPN Buleleng.
Bahkan, dalam berita acara yang dibuat dan ditandatangani Jumat (02/10/2020), semua pihak sepakat menjaga asset pemerintah daerah berupa sempadan pantai diwilayah Desa Anturan Kecamatan Buleleng secara bersama-sama.
Bendesa Adat Anturan Ketut Mangku menyatakan pihaknya merasa lega berterimakasih kepada GTI sehingga persoalan yang terjadi sejak tahun 2015 tersebut berakhir damai. “Apa yang menjadi harapan kami, sempadan pantai yang menjadi wewidangan Desa Adat Anturan dapat kami manfaatkan dan kelola untuk masyarakat,” tandas Mangku.
Perbekel Desa Anturan Ketut Soka menambahkan, persoalan batas tanah milik warga dengan sempadan pantai yang berakhir damai ini juga diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam pengelolaan asset pemerintah daerah di Pantai Anturan, untuk kesejahteraan masyarakat.
Harles, selaku pemilik lahan seluas 1,5 hektar yang berbatasan dengan sempadan pantai diwilayah Banjar Dinas Munduk Desa Aturan Kecamatan Buleleng. Warga Negara Asing (WNA) asal Jerman ini mengaku lega dan sangat gembira, karena persoalan yang membuatnya tidak nyaman, akhirnya bisa berakhir damai. “Saya rela dan sepakat, saya gembira karena persoalan bisa selesai,” tandas Harles.
Sementara Ketua DPC GTI Buleleng, Gede Budiasa mengaku mediasi yang berakhir dengan pengukuran dan penandatanganan berita acara penetapan batas lahan/sempadan pantai di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan ini merupakan bagian dari tugas GTI.”Sebagai mediator, kami dari GTI merasa lega dan bersyukur karena persoalan yang terjadi sejak tahun 2015 ini, dapat diselesasaikan para pihak dengan aman dan damai, secara musyawarah,” tandasnya.
Budiasa berharap, sempadan pantai yang merupakan asset daerah dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua pihak.”Kami mendesak agar pemerintah daerah segera mendata sempadan pantai, agar dapat dimanfaatkan dan dikelola desa dinas/adat setempat,” pungkasnya.(kar)
