Utamakan Edukasi, Giri Prasta Perintahkan Stop Pengenaan Denda

0
9724
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta

MANGUPURA – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengintruksikan agar menghentikan pengenaan denda, dan  lebih mengedepankan edukasi, sidak masker atau pelaksanaan protokol kesehatan.

Sidak masker merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Kata Bupati, sanksi denda administratif merupakan upaya terakhir, bila upaya pembinaan dan teguran juga tidak diindahkan.

“Kami menghargai sepenuhnya adanya Peraturan Gubernur mengenai penggunaan masker. Tetapi implementasi di Kabupaten Badung, kami lebih dahulu melakukan edukasi, tidak langsung pada denda,”tegas Bupati Giri Prasta kepada wartawan di Gedung Kominfo, Rabu (9/9/2020).

Pihaknya mengaku paham betul, akibat pandemi covid-19 ini dampaknya bukan hanya dirasakan oleh Badung, tapi dunia pun terpuruk. Maka dari itu pihaknya selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, mengenai pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan.

Disinggung pengenaan denda Rp 100 ribu yang sempat dilakukan, Bupati asal Desa Plaga, Petang ini menyebutnya sebagai tindakan represif. “Hal itu (pengenaan denda) terlalu reresif. Boleh tegas, tapi harus melalui pembinaan. Saya selaku Ketua Gugus Tugas sudah memerintahkan tim untuk tidak melakukan itu lagi. Saya jamin itu tidak terulang lagi,”katanya.  

Seperti diketahui, terbitnya Perbup 52 tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Serta Peraturan Gubernur Bali (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Badung. Bagi pelaku pelanggaran dikenakan sanksi, perorangan diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial atau denda administratif.  Sedangkan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. (lit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here