BULELENG – Nota Pengantar Bupati Buleleng tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD (APBD-P) Buleleng Tahun 2020, disikapi serius oleh wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi maupun gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng.
Melalui pemandangan umum yang disampaikan dihadapan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (31/8/2020) seluruh fraksi menyatakan menyetujui pembahasan Ranperda APBD-P Tahun 2020 dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng. Selain persetujuan, Fraksi maupun Gabungan Fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng, termasuk Fraksi Partai Hanura yang memisahkan diri dari Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo juga memberikan sederet catatan.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo melalui juru bicara (Jubir), Luh Hesti Ranitasari menyatakan dapat menyetujui pembahasan RAPBD-P Tahun 2020. “Dengan beban yang cukup berat dalam menghadapi Pandemi Covid-19, kami tetap berharap kualitas dari APBD Perubahan Tahun 2020 harus memenuhi prinsip, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien, efektif serta tepat sasaran target khususnya dalam pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta terjadi dampak terhadap perubahan sosial yang lebih sejahtera,” tandasnya.
Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya Ketut Dody Tisna Adi menyampaikan persetujuan juga menggeber sederat catatan, usul, saran dan masukan antara lain agar dilakukan perhitungan secara cermat dan hati-hati, mengingat minim dan ketatnya anggaran yang tersedia.”Belanja daerah hendaknya lebih menyasar pada dua hal pokok yang teramat penting, yakni penanggulangan penyebaran wabah covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonomi riil,” tegasnya.
Catatan lebih pedas disampaikan Fraksi Partai Nasdem, Made Jayadi Asmara setelah menyatakan persetujuan terkait pembahasan lebih lanjut Ranperda APBD-P Tahun 2020. menyikapi Pendapatan Daerah yang mengalami penurunan 12,23 % atau sebesar Rp 283,82 Milyar dari Rp 2,32 Triliun menjadi Rp 2,03 Triliun, Fraksi Nasdem mengusulkan agar dilakukan kajian menyeluruh terhadap perencanaan program atau kegiatan serta optimalisasi potensi daerah.”Kami menilai banyak kegiatan yang tertunda, bahkan orientasi belanja barang dan jasa masih terkonsentrasi pada urusan administrasi dan operasional kantor. Semetara urusan pemberdayaan masyarakat sangat sedikit porsinya,” tandas Jayadi.
Sementara Fraksi Partai Hanura, selain menarik karena memisahkan diri dari Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo, pemandangan umum yang disampaikan Ketut Wirsana selaku jubir juga cukup serius. “Fraksi Hanura menyatakan dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut RAPBD-Perubahan Tahun 2020 dengan beberapa catatan diantaranya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan bagi warga masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi Hanura memandang perlu dibuat anggaran cadangan untuk warga miskin yang belum memiliki KIS, atau yang KIS-nya bermasalah atau diblokir.”Dana cadangan tersebut apakah ditempatkan di RSUD atau di Dinas Sosial atau di Dinas Kesehatan,” tandas Wirsana sembari menegaskan Pemkab Buleleng tidak perlu memaksakan diri mencapai target UHC, tetapi kenyataannya belum bisa memberikan perlindungan kesehatan masyarakat. (kar)
