BULELENG – Pemaparan Tim Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarustamaan Gender mendapatkan apreasiasi wakil rakyat di DPRD Buleleng yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Ketua Bapemperda DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi dan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari bahkan mendukung pembahasan Ranperda tersebut sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
“Selain merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Buleleng, Perda Pengarustamaan Gender ini juga amanat dari Permendagri 15 Tahun 2008,” tandas Ketua Bapemperda I Nyoman Gede Wandira, Rabu (26/8/2020) saat memimpin rapat dengan Tim Naskah Akademik dari Unipas Singaraja.
Setelah menyimak paparan dari Ketua Tim Naskah Akademik yang juga Rektor Unipas, I Gde Made Metera, Anggota Bapemperda dan Komisi IV juga memberikan sejumlah saran dan catatan.”Beberapa saran dan catatan yang diberikan diantaranya tentang pencantuman nomenklatur sanksi administratif untuk mendukung pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang kelompok kerja, penyusunan, penerapan dan lainnya, sehingga setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng bisa lebih efektif,” tandas Wandira meyakinkan.
Termasuk penentuan personil pelaksana Perda, mengingat adanya pergantian posisi atau mutasi aparat sipil negara (ASN) yang ditugaskan sebagai pelaksana Perda.”Formula yang tepat dalam menentukan pelaksana Perda harus dipikirkan dan yang terpenting Perda ini tidak hanya untuk memenuhi target,” pungkasnya. (kar)
