Tindaklanjuti Hasil Reses, Dewan Buleleng Sidak DPMPTSP

0
119
SIDAK : Anggota Komisi II DPRD Buleleng, Made Sudiartha saat sidak di DPMPTSP Buleleng

BULELENG – Aspirasi masyarakat yang diterima saat reses, tidak hanya diakomodir, tapi langsung ditindaklanjuti wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng. Salah satunya, terkait kontroversi penerbitan surat Ijin Membangun Bangunan (IMB) dan penindakan tegas terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.

“Ada beberapa aspirasi warga masyarakat yang dan kebijakan pemerintah terkait perijinan yang perlu mendapat penjelasan, sehingga kami sidak untuk koordinasi dengan pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng,” tandas Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, I Made Sudiartha, Kamis (13/8/2020) siang saat sidak di DPMPTSP Buleleng.

Selain tentang kinerja masa Pandemi Covid-19, Sudiartha yang mengapresiasi sikap tegas Pemkab Buleleng, menyegel tower seluler dan menghentikan pembangunan hotel/villa yang belum dilengkapi IMB juga minta penjelasan tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan sebelum IMB-nya keluar. Seperti pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri, informasinya IBM-nya belum ada, namun pelaksanaan pekerjaannya sudah jalan. “Hal ini, butuh penjelasan sehingga tidak terjadi salah persepsi di masyarakat, khususnya tentang  penindakan tegas terhadap pembangunan bangunan yang belum memiliki IMB,” tandas Sudiartha.

Menyikapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Kabupaten Buleleng, I Made Kota mengatakan menyambut baik dan mengapresiasi koordinasi Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng ini sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas pemerintahan daerah. “Terkait kinerja, DPMPTSP Buleleng tetap memberikan pelayanan surat perizinan kepada masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Memang ada penurunan jumlah pencari izin, namun tidak terlalu signifikan,” jelas Kota.

Kota  juga membenarkan adanya penindakan tegas terhadap tower serta hotel/villa karena tidak dilengkapi IMB. Tindakan tegas dilakukan bersama Satpol PP sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan yang ada.  Penindakan tegas dilakukan karena pembangunan hotel/villa yang sudah mengajukan IBM, namun setelah dilakukan cros cek lapangan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. “Sehingga kami stop sementara pelaksanaan pembangunannya sampai adanya IMB,” tandasnya.

Sementara terkait dengan IBM Pasar Rakyat Banyuasri, sudah diajukan  8 Mei 2020 dan masih dalam proses. “Sudah diajukan dan masih dalam proses, sesuai regulasi yang baru, pembangunan gedung besar harus mendapat penilaian kelayakan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (Tim-ABG) independen,” tandas Kota seraya menyebutkan penerbitan IMB dilakukan setelah ada rekomendasi yang akan diplenokan Tim-ABG tanggal 19 Agustus 2020. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here