Bodong, tower seluler disegel
BULELENG – Keluhan warga masyarakat terkait penyegelan tower seluler diwilayah Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan penghentian pengerjaan hotel/villa di Desa Sembiran Kecamatan Tejakula, disikapi serius Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dengan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak). Selain menjelaskan alasan penyegelan dan penghentian pembangunan, Bupati Suradnyana juga mengajak serta mengimbau warga masyarakat maupun investor agar tertib mengurus perizinan,
“Penertiban dan pengurusan perizinan diperlukan untuk memperlancar segala bentuk usaha ataupun bangunan yang akan didirikan agar sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tandas Bupati Suradnyana, Selasa (11/8/2020) siang saat sidak lokasi pembangunan tower di Kelurahan Banyuning serta hotel/villa di Desa Sembiran.
Dengan tertib melakukan pengurusan perizinan, kata Suradnyana, warga masyarakat maupun investor tidak perlu khawatir akan adanya permasalahan di kemudian hari. Dalam regulasi ataupun peraturan daerah (perda) pun sudah jelas kepada masyarakat agar mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan dan aturan regulasi yang ada. “Seperti izin usaha ataupun izin mendirikan bangunan. Karena, hal ini (izin,red) sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tidak hanya sebagai sumber pendapatan asli daerah, tapi juga sekaligus menjaga aspek lain seperti sosial kemasyarakatan serta tata kelola lingkungan,” ujarnya.
Regulasi pengurusan perizinan, dilakukan Pemkab Buleleng melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Tertibnya masyarakat mengurus perizinan, termasuk sebelum mendirikan usaha ataupun melakukan suatu hal yang berdasarkan aturan membutuhkan izin pemerintah merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. “Beberapa aspek seperti aspek lingkungan yang mendasar akan dipertimbangkan dalam izin yang dikeluarkan. Jika suatu usaha atau pendirian bangunan tidak dilengkapi izin, ya saya minta untuk diberikan sanksi. Itu sudah regulasi,” tegas Suradnyana.
Langkah tegas yang diambil bupati, menjawab keluhan masyarakat terkait tindakan penyegelan terhadap satu tower seluler di Kelurahan Banyuning dan penghentian pengerjaan hotel/villa di Desa Sembiran. “Tower seluler disegel karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan pengerjaan hotel/villa dihentikan karena proses permohonan IMB-nya ditangguhkan,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Putu Artawan. Tindakan penyegelan dilakukan sesuai dengan regulasi, yakni setelah DPMPTSP Buleleng memberikan surat teguran sebanyak dua kali terhadap pemilik bangunan dan tower. “Karena tidak juga diindahkan, sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk pembinaan,” jelasnya.
Jika tidak diindahkan lagi, maka sesuai dengan regulasi akan dilakukan tindakan pembongkaran. “Saya ingatkan setiap pelaku usaha, sebelum melakukan usahanya harus mengantongi izin, termasuk pembangunan dan operasional. Terhadap yang telah dilakukan penyegelan, jika izin sudah dilengkapi nanti juga kami akan buka penyegelannya. Tindakan penyegelan ini, merupakan salah satu bentuk pembinaan saja,” pungkasnya. (kar)
