MANGUPURA – Ribut-ribut pro kontra aliran Hare Krisna (HK) di Bali, mendapat tanggapan dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Meski menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Giri Prasta menegaskan melarang aliran tersebut menggunakan fasilitas milik adat dalam melakukan kegiatan.
“Jujur ya, kami secara pribadi adalah Hindu Nusantara, Hindunya Bali. Terhadap persoalan boleh atau tidaknya HK itu kami serahkan kepada PHDI Pusat,” tegas Giri Prasta usai rapat Paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan, Rabu (5/8/2020). Dia pun enggan berkomentar banyak, dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan PHDI.
Meski demikian, Pihaknya meminta Desa Adat meminta desa adat di Badung agar bisa menyaring supaya aktifitas desa adat tidak sampai disusupi oleh kepentingan lain diluar desa adat. “Yang tegas (saya) meminta kepada desa adat, yang pertama dresta, awig-awig dan perarem ini jangan sampai hilang. Jangan sampai aliran ini memakai fasilitas desa adat,” tegasnya.
Beda kasus jika, aliran memakai rumah sendiri atau pribadi untuk kegiatan, pihaknya tidak bisa melarang. “Yang namanya aliran ini memakai tempat ibadahnya atau rumahnya sendiri, itu tidak ada kewenangan dari Giri Prasta untuk melarang,”pungkasnya. (lit)
