EkonomiPeristiwaTabananTerkini

Banyak Bangunan Berubah, Dewan Minta Data PBB Dibenahi

TABANAN –  Setelah sebelumnya melakukan rapat kerja terkait penetapan target pendapatan asli daera  menjadi Rp  340 Milyar, Komisi III DPRD Tabanan melakukan kunjungan kerja (Kunja) ke masing-masing OPD penghasil di lingkungan Pemkab Tabanan. Senin (15/6/2020) komisi III mengawali Kunja ke Bakeuda Tabanan. Salah satu point penting pertemuan tersebut yakni desakan agar eksekutif memperbaharui data PBB terutam bangunan.

Kunjungan Komisi III dipimpin langsung ketuanya AA made Dharma Putra  langsung bertemu dengan Kepala Bakeuda  Dewa Ayu Sri Budiarthi beserta jajaran di kantor Bakeuda. Berbgai hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah stau pointnya tentang pajak bumi dan bangunan.    Dewan meminta agar Bakeuda memperbaiki data  PBB  yang ada selama ini. Paslanya dilapangan sudah banyak terjadi perubahan , namun datanya masih data lama dan belum diperbaharui. “Selama ini  dalam penentuan PBB masih terfokus pada buminya saja, sementara bangunan kecil sekali, banyak yang sudah berubah dan harus didata ulang,” tandas Pria yang akrab dipanggil Gung Baron ini.

Dewan yang juga bendaha DPC PDIP Tabanan ini melihta banyak bangunan sudah berkembang seperti di jalan bypass Ir. Sukarno  serta wilayah lainnya. Namun menurut dia,  dalam data PBB hal tersebut belum diperbaharui sehingga dari sektor bangunan  masih sangat kecil. Padahal menurut dia, proyeksi pajak PBB dari sektor bangunan sebenarnya sangat besaran, hanya belum terdata dengan baik dan belum diperbaharui. “Saya kira potensi itu sangat besar, karena banyak  bangunan sudah berubah, namun data pajaknya masih lama. Itu harus diperbaharui,” pintanya.

Ketua Komisi III DPRD Tabanan AA Dharma Putra.

Hal lain yanag terkiat dengan PB yakni banyakanya sertifikat prona  pajaknya belum terdata. Padhal proses pembuatan sertifikat baik lewat prona maupun PTSP  sudah berjalan setahun,  dan  banyak yang belum menjadi obyek pajak. Pihaknya juga berencana mengundang BPN termasuk para notaris untuk membahas hal tersebut dalam rapat kerja. “Banyak pula hasil sertifikasi tanah yang baru belum masuk data wajib pajak. Itu potensi yang bisa digarap untuk meningkatkan pendpatan daerah yang seret,” pintanya.

BACA JUGA:   Dua Warga Nusa Penida Terancam Sanksi Adat Kanorayang Polisi Terjunkan Personil Lakukan Pengamanan

Ditambahkan, pihaknya melakukan kunja ke OPD penghasil selian melakukan koordinasi juga  memberikan motivasi dan dorongan agar mereka kreatif  mencari terobosan pendapatan daerah. Diakui, di masa pandemi corona ini sulit merealisasikan  target pendapatan. Namun demikian setidaknya OPD melakukan langkah terobosan untuk mencari celah pendapatan yang belum tergarap. “Kami juga memberikan masukan sekaligus memotivasi bakeuda untuk mencari langkah terobosan  menggalai poetnsi pendapatan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bakeuda I Dewa Ayu Sri Budiarthi menyambut baik usulan dewan khususnya komisi III tersebut. Pihaknya akan melakukan koordinasi dan pendataan  PBB khususnya bangunan yang  sudah banyak berubah.   (jon)

Back to top button