BADUNG – Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memaparkan sejumlah rencana pengembangan infrastruktur di Bali yang membutuhkan atensi dan fasilitasi, rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN yang telah dilaksanakan namun belum diresmikan.
Paparan ini disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono di ruang rapat VVIP Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, pada Senin (11/11/2024), di sela-sela keberangkatan Menko AHY menuju Jakarta setelah menghadiri beberapa agenda penting di Bali.
Pada kesempatan tersebut, rencana pembangunan Subway Bali menjadi salah satu topik utama yang disampaikan Pj Gubernur Bali kepada Menko AHY untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, karena Subway dinilai sebagai solusi penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali.
“Jalur-jalur yang akan dibangun untuk Subway merupakan jalur padat lalu lintas. Apabila proyek ini bisa terealisasi hingga ke Tanah Lot, akan sangat membantu menjaga stabilitas sektor pariwisata. Bali sangat membutuhkan infrastruktur transportasi yang mendukung sektor pariwisata,” ungkap S.M. Mahendra Jaya.
Selain dukungan fiskal, ia juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam rencana pengembangan Subway Bali, di antaranya terkait peraturan pemanfaatan ruang bawah tanah serta persetujuan teknis untuk rencana trase.
S.M. Mahendra Jaya juga menyampaikan sejumlah usulan daerah Provinsi Bali yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Selain Menko AHY, paparan ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo. Dari jajaran perangkat daerah Provinsi Bali, turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Bali Wayan Wiasthana Ika Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Wayan Serinah, Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kepala Dinas KLH Provinsi Bali Made Teja, serta Kepala Biro UP Setda Provinsi Bali Wayan Budiasa. (arn/jon)
