DENPASAR – Komisi VI DPR RI menggelar rapat secara marathon bersama Kementerian BUMN dan beberapa direksi perusahaan milik BUMN di Trans Resort Hotel, Seminyak, Badung Kamis (15/10/2020). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Dalam rapat Komisi VI DPR RI, Demer mengusulkan agar Bali bisa sijadikan pilot project kendaraan listrik baik mobil maupun motor listrik. Olehkarenanya pihak Pertamina dengan PLN diminta melakukan kolaborasi.
Demer menyebutkan sudah ada agreement di dunia, termasuk Indonesia bahwa tahun 2030 diharapkan tidak ada energi fosil. Dalam hitungannya menuju tahun 2030 waktu yang cukup cepat. “Ketika Bali sudah dijadikan pilot project, pihak Pertamina dan PLN segera berkolaborasi untuk membangun infrastruktur. Saat program kendaraan yang menggunkan energi listrik sudah siap dijalankan, semuanya kebutuhan seperti colokan pengisian energi liatriknya juga sudah siap.“Kami minta Bali jadi pilot project green energy, blue sky, apalagi pariwisata lebih menarik itu, dengan demikian Bali bisa lebih cepat go green,”katanya.
Sementara pada proyek perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan reklamasi guna memperpanjang run way, yang digarap oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) juga dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini progres dari proyek tersebut tidak ada kejelasannya. Perluasan landasan ini menurutnya memang sangat penting agar kapal-kapal besar bisa mendarat di Bandara Ngurah Rai. Pihaknya mengkhawatirkan ketika pariwisata Bali sudah normal, jangan sampai terganggu penerbangan apalagi dari luar negeri. Bali sudah memiliki traffic penerbangan yang sudah cukup padat di masa normal. Demer memastikan juga dalam beberapa tahun kedepan, Bandara Ngurah Raiakan penuh sesak dan terbukti di tahun 2019 sempat melakukan penolakan 60 penerbangan yang landing di Bali.
“Kita melihat kesiapan, saat pariwisata Bali nanti normal kembali, yang pengerjakan PP, karena projectnya sudah berjalan kita mau tahu selesainya kapan,”bebernya.
Saat kunjungan wisata ke Bali sudah kembali normal, akan ada kemampuan untuk menampung 30 juta penumpang pertahun dan ditahun 2019 lalu sudah mencapai 25 juta tercapai dalam setahun tetapi kita menolak lagi 60 penerbangan, ditolak karena landasan pendek. Pesawat besar tidak bisa mendarat dan Bandara Ngurah Rai tidak mungkin dibangun dua run way. Olehkarenanya, Komisi VI DPR RI mendorong agar pembangunan bandara di Bali utara segera terealisasi.
Apalagi, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 yang menurutnya mengatur apabila ada pihak swasta yang ingin membangun bandara, maka dipersilahkan untuk membangunnya. Kalau setiap tahun ada penambahan sampai 9 persen, kalau hitungan normal, maka tahun 2025 Bandara Ngurah Rai tidak akan mampu menampung kadatangan penumpang sementara project yang digarap saat ini belum selesai ini.
Sementara Direktur PT PP, Novel Arsyad mengatakan bahwa saat ini di Bali ada dua proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahannya, yakni perluasan apron Bandara Ngurah Rai dan Bendungan Tamblang. Dalam pengerjaan kedua proyek tersebut pihaknya optimistis dapat berjalan sesuai rencana.
Novel menjelaskab perluasan apron Bandara Ngurah Rai pihaknya menargetkan selesai pada akhir Desember 2020. Sementara, proyek Bendungan Tamblang sendiri ditargetkan selesai pada tahun 2022. “Kedua proyek tersebut tetap berjalan normal sesuai schedule yang direncanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (arn)
