KARANGASEM – KPU Kabupaten Karangasem berjalan pincang. Ini karena KPU Karangasem menjalani proses
perhelatan Pilkada Karangasem tanpa nahkoda (ketua). Sebab, Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dugaan melanggar kode etik.
Meski tanpa nahkoda, menurut salah seorang komisioner KPU Karangasem, Putu Deasy Natalia, kondisi itu tidak mempengaruhi persiapan pilkada.
“Seperti yang bisa di lihat saat ini, proses tahapan masih dapat berjalan. Saya rasa hal ini tidak terpengaruh dalam jalannya proses Pilkada,” ujar Putu Deasy Natalia belum lama ini.
Menurutnya, seluruh pekerjaan di KPU dikerjakan oleh masing-masing bidangnya secara profesional.
“Komisioner di KPU menjalankan tugasnya dengan kompak dan tidak mengabaikan kondisi kolega yang sedang menjalani proses suatu masalah di tengah gencarnya jalan proses pilkada,” demikian Deasy Natalia.
Sebelumnya Bawaslu Karangasem melaporkan I Gede Krisna Adi Widana ke DKPP, diduga Adi Widana rangkap jabatan, selain sebagai ketua KPU Karangasem juga masih aktif di struktur Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem. Ia diduga melanggar UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 21 ayat (1) huruf (k), mengatur syarat anggota KPU, mesti bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan anggota organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum maupun tidak, apabila telah dilantik jadi anggota KPU. (ami)
