BADUNG – Sinergitas antara tiga lembaga yang tergabung dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sangat diperlukan.
Sebab, pada tahapan kampanye, potensi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu sangat tinggi. Penegasan itu disampaikan Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, pada rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu tahapan kampanye, di Aryaduta Kuta, Badung (13/12/2023).
Menurut Wirka, pada tahapan kampanye ini akan banyak potensi pelanggaran yang terjadi, khususnya pelanggaran tindak pidana pemilu. Sinergitas antara tiga lembaga yang tergabung dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sangat diperlukan.
“Kita harus menyamakan persepsi tentang mekanisme penanganannya,”ujarnya.
Bawaslu Wirka menjelaskan, penanganan pelanggaran Pemilu kerap dihadapkan pada tidak terdapatnya persamaan persepsi untuk menentukan penerapan pasal dalam ketentuan pidana yang di atur oleh UU Pemilu, hal tersebutlah yang mendasari dibentuknya Sentra Gakkumdu, namun walaupun sudah tergabung dalam satu forum, dalam pelaksanaannya perbedaan pandangan tersebut masih kerap terjadi.
“Perbedaan pandangan tersebut masih kerap terjadi, inilah yang harus kita cari titik temunya, oleh sebab itu hari ini kita perlu menyamakan pesepsi, sehingga ada keseragaman perspektif kesamaan sudut pandang dalam melihat peristiwa dugaan tindak pidana pemilu dalam tahapan kampanye,” tutur Wirka.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Bali itu kemudian mendorong agar Sentra Gakkumdu tidak hanya bergerak pada fungsi penindakan, namun mulai mengambil peran pada sisi pencegahan. Menurutnya mencegah lebih baik daripada menunggu pelanggaran itu terjadi.
“Pencegahan tindak pidana harus juga di kedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana itu sendiri. Mencegah adalah lebih baik daripada menunggu pelangaran terjadi,”kata Wirka.
Bawaslu Bali Wayan Wirka berharap dengan solidnya personil Sentra Gakkumdu di Provinsi Bali, Gakkumdu dapat menjadi harapan terbesar masyarakat dalam ranah penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yang adil, tegas dan transparan.
Dalam acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahapan Kampanye tersebut turut menghadirkan narasumber Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Isa Ulinnuha dan Kasubdit 1 Direskrimum Polda Bali AKBP Nyoman Sebudi. (arn/jon)
