BULELENG – Pemkab Buleleng menjadikan penuntasan kemiskinan ekstrem sebagai program prioritas tahun 2023.
Selain penyaluran bantuan sosial uang (BSU), Pemkab melalui Disperkimta Buleleng juga menyalurkan tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Buleleng untuk membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) kepada 283 kepala keluarga (KK).
“Pemkab Buleleng bersinergi dengan perusahaan swasta memprogramkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, RTLH kepada 283 kepala keluarga yang masuk dalam katagori kemiskinan ekstrem,” tandas Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana pada diskusi terkait penyaluran TJSL bersama sejumlah pimpinan perusahaan swasta di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buleleng, Kamis (6/7).
Didampingi Plt. Asisten I Setda Buleleng Putu Karuna dan Asisten II Made Rousmini, Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan penyaluran TJSL merupakan salah satu bentuk komitmen bersama terhadap tanggungjawab sosial, membantu masyarakat yang kurang beruntung dan masuk garis/kategori kemiskinan ekstrem.
“Dari hasil verifikasi terdapat 349 KK sasaran program RTLH dan yang lolos verifikasi atau layak mendapat bantuan rehab rumah sebanyak 283 KK,” terangnya.
Dalam menjalankan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak, termasuk perusahaan.
“Melalui program RTLH, warga masyarakat yang tinggal pada rumah tidak layak huni, kita sesuaikan tempat tinggal mereka menjadi layak huni. Ini kami harapkan ada satu hasil, dalam membantu saudara kita yang kurang beruntung,” pungkasnya. (kar,dha)
