MANGUPURA- Pimpinan DPRD Badung melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang ada dilingkungan Pemkab Badung seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (18/1/2023).
Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata bersama Wakil Ketua II Made Sunarta membahas program kerja masing-masing OPD di tahun 2023.
Hadir Kepala Pelaksana BPBD Badung, Wayan Darma, Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kepala Disdikpora I Gusti Made Dwipayana serta sejumlah di masing-masing OPD terkait.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD.
Agar semua program-program yang telah diusulkan terejawantahkan maka, harus dilakukan rapat koordinasi untuk mempertegas.
“Sesuai arahan Bupati maka kami harus melakukan rapat-rapat koordinasi dengan OPD. Karena anggaran sudah kita tetapkan Rp6,06 triliun dan itu semua dijabarkan oleh tiap OPD,” ujarnya usai rapat.
Pihaknya mencontohkan, misalnya belanja modal yang telah dituangkan PUPR, dana hibah agar segera dieksekusi, kemudian program prioritas untuk pembangunan seperti jalan, drainase, dan destinasi wisata didorong untuk segera dieksekusi.
“Seperti arahan bupati masalah infrastruktur harus segera diselesaikan dan eksekusi melalui APBD 2023 mulai pembangunan fisik paling lambat Februari,” katanya.
BPBD juga didorong untuk bekerja cepat dalam penanganan bencana. Namun, dalam rapat tersebut terungkap BPBD masih banyak kekurangan sarana prasarana pendukung dan sumber daya manusia.
“Seperti yang dikatakan tadi Pak bensinnya gak ada pak, pak alatnya gak ada, mobilnya gak, kami kekurangan tim di lapangan, tidak ada hal seperti itu lagi. Jangan ada hal kecil yang menghambat program. Jika memang harus ada pergeseran anggaran, kita geser. Kalau harus ada tambahan bensin kita kasi bensin. Supaya pelaksanaan APBD melalui program-program segera dieksekusi,” tegasnya.
Sehingga lanjutan Parwata, input-input yang didapat melalui rapat koordinasi ini akan diuraikan dalam kebijakan yakni dalam sebuah peraturan. Selain itu, dewan juga akan tetap melakukan pengawasan sesuai tugas, pokok dan fungsi DPRD.
“Besok, kami akan berkelanjutan lagi tentang pariwisata dan lain-lainnya. Nah ini kita lakukan sinergi,” ujarnya.
Terkait usulan pemecah kemacetan di Canggu, Parwata menjelaskan di Tibubeneng akan dibuat pembebasan lahan untuk pemecah arus. Kemudian, drainase akan dibuat flat untuk memperluas arus jalan.
“Itu kami akan lakukan di Batu Belig, Tibubeneng, Canggu, Pererenan dan di jalan-jalan utama. Sementara untuk yang Gatsu ke Barat itu akan kami koordinasikan dengan Provinsi untuk terusannya ke Canggu supaya tidak macet,” jelasnya. (litt)
