MANGUPURA-Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk membahas hasil validasi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), draf SK Penetapan Data P3KE dan penyusunan dokumentasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), bertempat di Rumah jabatan Wakil Bupati Badung, Selasa (6/12/2022).
Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman AA. Ngurah Bayu Kumara Putra, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung AA. Putri Mas Agung, Ketua Forum Perbekel I Kadek Sukarma, beserta para undangan rapat TKPK.
Seusai memimpin rapat TKPK, Wabup Suiasa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung, bersama Bappeda Badung, dalam kapasitasnya membantu tugas-tugas Bapak Bupati, khususnya menangani kemiskinan, sebagai tim percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Badung, senantiasa secara rutin untuk melakukan koordinasi, evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Badung.
“Kami melakukan kegiatan untuk mengevaluasi tentang hasil verifikasi dan validasi data yang telah kita lakukan, dimana progress yang kita lakukan koordinasi sebelumnya, dari tampak hasil validasi sekarang ini, dari data sebelumnya untuk warga miskin ekstrim di Badung sebesar 0,04% lalu kita kumulatifkan berjumlah 310 orang. Setelah verifikasi dan validasi terjadi penurunan yang signifikan di Badung dari 310 menjadi 93 orang. Dari data ini kami kemudian menyusun tentang rencana kegiatan kita dalam penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Pihaknya juga mengatakan, kedepan akan dituntaskan kemiskinan ekstrem dan akan dilakukan pengecekan kembali yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
“Sesuai dengan target, kita tuntaskan di Tahun 2023. Jika sudah dituntaskan, kami akan lanjutkan persoalan kemiskinan yang berada di bawah garis kemiskinan, dilanjutkan dengan konseptual tentang bagaimana kerja kita di tim koordinasi percepatan penanganan kemiskinan di Badung ini,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya mengatakan, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh seluruh Desa dan Kelurahan, terhadap Data P3KE, dimana akan dilakukan proses verifikasi dan validasi bersama dengan Dinas Sosial sebelum ditetapkan menjadi keputusan Bupati, tentang sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Secara simultan dari data ini, kami akan melakukan satu interpretasi program dan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah terpasang dalam APBD, untuk lebih fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem,” ucapnya. (litt)
