MANGUPURA- Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat dengan eksekutif terkait masalah penghapusan gedung SDN 3 Pecatu dan kesiapan vaksinasi booster di Kabupaten Badung, Senin (24/1/2022) di gedung Dewan Badung.
Rapat dipimpin Ketua Komisi, Made Sumerta didampingi Nyoman Gede Wiradana, Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suwardana dan Luh Putu Sekarini. Hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Badung Nyoman Sujendra, Kadisdikpora Badung Gusti Made Dwipayana, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini, Kadis Kesehatan dr. Nyoman Gunarta, Dirut RS Mangusada dr. I Wayan Darta dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana.
Rapat pertama, membahas wacana pemindahan lahan gedung SDN 3 Pecatu yang digembar-gemborkan sejak tahun 2017 lalu hingga sudah dilakukan penghapudan aset. Selain sekolah yang dianggap terlalu dekat dengan jalan raya, kondisi gedung juga dikabarkan sudah tidak layak pakai. Namun, rencana tersebut hingga kini tak kunjung terealisasi. Sementara, rapat kedua mengecek kesiapan pelayanan vaksinasi tahap ketiga atau booster bagi masyarakat Badung.
Terkait permasalahan SDN 3 Pecatu Ketua Komisi IV DPRD Badung, Made Sumerta mengatakan, sebetulnya sudah ada jalan keluar walaupun sejak tahun 2017 sudah dihapus aset bangunannya. Namun, proses belajar mengajar tetap dilakukan di gedung tersebut. Tetapi, perlu juga dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan lintas OPD.
“Kepala sekolah sudah melakukan audiensi ke beberala instansi termasuk Inspektorat, tadi baru terungkap perlu ada stabilisasi harus ada pembatalan dulu dan pemanfaatan gedung. Tadi kami sepakat agar mengutamakan dulu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik,” ujarnya.
Pihaknya mempertanyakan, mengapa sebelumnya sudah dilakukan penghapusan aset sebelum rencana tukar guling. Pihaknya menduga, penghapusan aset dilakukan kemungkinan karena kondisi gedung sudah rusak.
“Maka muncullah DED 2017. Setelah itu baru ada keinginan tukar guling. Berarti ada sesuatu, dan tidak layak gedung itu untuk ditempati,” kata politisi asal Desa Pecatu itu.
Sumerta pun mendorong, agar Dinas Pendidikan turun melihat secara langsung kondisi di lapangan.
“Sehingga bukan administrasi saja yang benar. Tetapi, kondisinya juga harus diperhatikan di gedung tersebut. Sementara waktu, masih tetap disana dulu. Itu kan baru proses stabilisasi,” terangnya.
Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini menambahkan, sekarang gedungnya masih bisa dimanfaatkan ada hal yang bisa dilakukan berupa pembatalan penghapusan sementara. Kemudian, dilakukan renovasi agar bisa digunakan aktivitas belajar mengajar.
“Mungkin tahun depan atau diperubahan, atau instruksi dari pimpinan dan ada anggaran bisa kita bangun kembali. Kami akan turun dulu bersama Disdikpora, kami laporkan ke pimpinan sehingga kami bisa tahu tindakan apa yang harus kami lakukan,” katanya.
Sementara, terkait vaksinasi tahap ketiga Sumerta mengatakan, saat ini pemerintah telah mencanangkan pemberian vaksin tahap III kepada masyarakat yang berumur di atas 18 tahun dan telah mendapatkan vaksin tahap I dan II. Untuk inilah, ujar politisi PDI Perjuangan asal Pecatu Kuta Selatan tersebut, menggelar raker dengan Diskes, Dinas Sosial dan Direktur RS Mangusada terkait pemberian vaksin tahap ketiga tersebut.
“Seberapa kesiapan kita untuk vaksinasi booster ini dan apa daja kendalanya,” ujar Sumerta.
Bagi masyarakat yang disabilitas dan memiliki ODGJ, pihaknya meminta kepada dinas terkait agar diperlakukan secara khusus seperti jemput bola.
“Terintegrasi dengan Dinas kesehatan dan Dinas Sosial,” ujarnya.
Kadis Kesehatan Nyoman Gunarta menjelaskan, pada umumnya pelayanan vaksinasi tahap 3 siap dilaksanakan di Badung.
“Selain Kuta Selatan menjadi prioritas, Badung juga akan melaksanakan pelayanan di Gedung Budaya Giri Nata Mandala,” tegas Gunarta.
Pelayanan vaksinasi booster, ujarnya, sudah dilakukan untuk lansia dan tiga desa penyangga RS Mangusada. Mulai lusa, tegasnya, layanan vaksinasi termasuk booster juga dilakukan di wilayah Mengwi. Vaksinasi yang diutamakan yakni vaksinasi I dan II, setelah itu lanjut vaksinasi booster. (litt)
