MANGUPURA- Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi narasumber pada webinar Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) tahun 2021, Senin (1/11/2021) dari Rumah Jabatan Bupati Puspem Badung.
Webinar ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Institute (Bins) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam rangka membekali pengetahuan wawasan ekonomi makro kepada para pejabat pemerintah daerah baik bupati/walikota.
Dengan mengangkat isu strategis terkait, ideasi pivot sektoral dan peluang digitalisasi, alternatif pemikiran dan pembiayaan ekonomi baru, serta terobosan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain Bupati Giri Prasta selaku Wakil Ketua Umum Apkasi, juga dihadirkan narasumber diantaranya Walikota Bogor Bima Arya selaku Ketua Umum Apeksi, Prof. Rhenald Kasali selaku founder Rumah Perubahan dan Yuswohady selaku Managing Partner Inventure.
Hadir mendampingi Bupati Giri Prasta, Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya, Kabag Prokimpim Made Suardita, Kabag Ekonomi AA. Sagung Rosyawati dan Kabag Pemerintahan Dewa Gede Sudirawan.
Dalam paparannya, Bupati Giri Prasta mengungkapkan pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu minus 16,52%. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas jasa pariwisata sebagai sektor unggulan daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Badung.
Terutama sebagai akibat adanya penerapan PPKM, larangan masuk bagi warga negara asing (WNA), penutupan tempat rekreasi dan hiburan umum serta obyek wisata menyebabkan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan yang berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan daerah kabupaten badung secara signifikan, terutama pada realisasi sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
“Berangkat dari kondisi tersebut perlu adanya strategi untuk upaya percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Badung melalui sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu kami telah menetapkan strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Badung yang terbagi atas strategi jangka pendek dan jangka panjang,” ungkapnya.
Dijelaskan lebih lanjut, kebijakan strategi jangka pendek yang diambil pihaknya antara lain terdiri dari 4 langkah yaitu realokasi anggaran/refocusing kegiatan dalam rangka pengendalian covid-19, mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan dana stimulus dan kebijakan pemda dalam meringankan beban ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Mengupayakan agar tenaga kerja yang terdampak atau yang dirumahkan akibat pandemi covid-19 untuk mendapatkan jaring pengaman sosial dan mendorong dunia usaha dan masyarakat melakukan upaya inovasi dan shifting to digital bisnis.
“Sementara untuk strategi jangka panjang terdiri dari 2 langkah yaitu ideasi pivot sektoral, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, industri kecil/kerajinan dan peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas Badung Smart City. Untuk mencapai arah tersebut, kami akan berusaha menguatkan penataan destinasi wisata berbasis UMKM, ekonomi kreatif dan kearifan lokal serta memperkuat infrastruktur menuju kawasan pedesaan yang kami kembangkan sebagai desa-desa wisata yang nantinya kami harapkan akan menjadi pemicu dari revitalisasi quality tourism,” jelas Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam sambutannya menyampaikan webinar ini sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi yang sangat baik antara Bins dengan Apkasi dan Apeksi sekaligus sebagai bukti komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan sdm nasional yang berkualitas, yang bukan hanya memiliki kompetensi dari sisi skil namun juga memiliki integritas dan martabat kepemimpinan yang baik dan jujur.
“Kami percaya penyelenggaraan seminar ini akan semakin menguatkan sisi pemahaman kepala daerah terkait dengan kondisi ekonomi nasional maupun kondisi ekonomi regional. Kolaborasi dan sinergi ini bukan pertama kali kita lakukan, ini sudah dirintis sejak 2015 lalu guna memfasilitasi kebutuhan pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan stabil,” ujarnya. (litt)
