MANGUPURA- Aglomerasi perkotaan/wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu gagasan Pemerintah Pusat melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dalam membangun kota cerdas berkelanjutan melalui penerapan teknologi dan inovasi.
“Kebijakan tersebut akan menjadi stimulus geliat pertumbuhan mandiri daerah, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang kompleks, kami juga memandangnya sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat melalui Kemendagri yang luar biasa kepada kami di daerah,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam acara Integrated technology Event (ITE) 2021 yang diselenggarakan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan tema Strategi Pembangunan Terpadu Kawasan Metropolitan bertempat di Ruang Pertemuan Kerta Gosana Puspem Badung, Rabu 29 September 2021.
Acara yang diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh 300 peserta dari seluruh indonesia tersebut, turut dihadiri oleh Sekretaris Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Indra Gunawan, Walikota Denpasar Ign Jaya Negara, Wakil Bupati Jembrana Gede Ngurah Patriana Krisna, Kepala Bappeda Provinsi Bali dan tamu undangan lainnya.
Diselenggarakannya forum ITE tersebut dimaknai secara positif oleh Bupati Giri Prasta sebagai momentum yang baik di tengah situasi pandemi yang banyak menimbulkan implikasi-implikasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Yang mana dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penataan ruang wilayah masing-masing maupun kawasan sarbagita secara holistik.
”Arahan dari Dirjen Kemendagri ini sangat baik dalam membentuk ekosistem teknologi dalam hal validasi data guna mendukung sistem pengambilan kebijakan di pemerintah daerah. Memang susah berbicara data tapi lebih fatal lagi ketika kita bicara tanpa data. Disamping itu dalam pengelolaan kota cerdas ini sinergitas antar kabupaten kota yang ada di Bali akan terbangun dengan baik sehingga tidak terjadi ketimpangan antara rural dan urban. Ini kita sambut dengan baik, untuk itu infrastruktur sudah kita siapkan semua dan sehingga kami yang tergabung di Sarbagita Bali bisa berjalan dengan baik selayaknya Jabodetabek yang ada di Jakarta,” tandasnya.
Sementara itu Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr Safrizal ZA menyebut penyelenggaraan Forum ITE bertujuan untuk mendorong pertumbuhan konsep kota dengan infrastruktur dan aspek pelayanan baik. Yang masuk dalam 10 program prioritas nasional perkotaan yang teraglomerasi.
“Wilayah aglomerasi perkotaan ini didorong agar bisa terjalin dengan bagus sehingga layanan masyarakat perkotaan meningkat. Karena sekarang 68 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Urbanisasi kita 1 persen namun penambahan pendapatan perkapita kita hanya 4 persen. Dibandingkan Tiongkok 10 persen Jepang 7 persen kita yang paling bawah 4 persen ,” ujarnya.
Untuk itu dengan adanya support aglomerasi perkotaan pihaknya berharap dapat meningkatkan kepuasan masyarakat berdasarkan standar pelayanan perkotaan, baik dari segi ekonomi, transportasi, layanan publik, kebersihan, maupun lingkungan.
“Untuk kami membuatkan standar pelayanan perkotaan untuk mendekatkan daerah pada layanan indicator sehingga masyarakat lebih mudah dilayani, masyarakat jadi lebih puas, lebih cerdas, transportasi lebih lancar, orang gampang akses layanan sehingga daerah bisa menuju kota cerdas setelah terpenuhi target indikatornya,” jelasnya seraya menyebut di Bali ada 4 daerah yang masuk dalam kategori tersebut yakni Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan. (litt)
