DENPASAR – Majelis Desa Agung (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali mengeluarkan keputusan bersama yang melarang adanya pengembangan ajaran Sampradaya non dresta di Bali. Keputusan resmi tersebut disampaikan oleh Ketua MDA Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet didampingi Ketua PHDI Bali Prof.dr.drs. Gusti Ngurah Sudiana, Msi di kantor MDA Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Renon Denpasar, (16/12/2020).
Keputusan bersama bernomor :106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor :07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 disampaikan secara jelas dan tegas oleh Ketua MDA Bali Penglingsir Agung Putra Sukahet. Dalam keputusan bersama tersebut ada delapan keputusan disampaikan diantaranya Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali secara bersama-sama melindungi setiap usaha penduduk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Sampradaya non-dresta Bali merupakan organisasi dan/atau perkumpulan yang mengemban paham, ajaran, dan praktek ritual yang tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat,tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali.
Menurut Putra Sukahet sejak berkembangnya ajran Sampradaya non dresta Balu di Bali, telah menimbulkan keresahan bagi umat Hindu dan Desa Adat di Bali. Bahkan penyebaran ajarannya di Bali sangat masif dan dikhawatirkan akan semakin merecoki keberadaan Umat Hindu dalam menjalankan ajaran agamanya di Bali. Sehingga Jaksa Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan keputusan Nomor KEP- 107/J.A/5/1984 tentang Larangan Peredaran Barang- Barang Cetakan yang Memuat Ajaran Kepercayaan Hare Krishna di Seluruh Indonesia.
Putra Sukahet mengatakan, para penganut ajaran Sampradaya yang ada disetiap desa adat sadar dengam sendirinya dan mau kembali ke ajaran Hindu di Bali, dipersilahkan dipastikan akan diterima dengan sangat terbuka. Namun tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seperti halnya harus melaksanakan upacara dewa saksi.
Bagi penganut ajaran Sampradaya non dresta di Bali, keberadaannya oleh MDA Bali dianggap sebagai tamiu (pendatang,red) di Bali.
“Kami sudah memutuskan bahwa penganut Sampradaya non dresta di Bali adalah tamui di Bali. Bukan lagi krama adat dengan keyakinan yang lain dan itu sama dengan agama yang berbeda,” tegasnya.
Sementara dalam perkembangannya selama ini tidak dipungkiri diantara pengikut Sampradaya juga sudah ada yang sampai menjadi pemangku maupun sulinggih. Hanya saja dia hanya menjadi sulinggih di asramnya saja.
“Mereka tidak pernah disahkan, tidak pernah muput pelaksanaan upacara diluar dan hanya diinternal mereka sehingga tidak perlu melakukan pencabutan gelar kesulinggihannya yang hanya untuk kegiatan diasramnya saja,”ujarnya.
Sementara mengenai pendidikan dan sekolah sekolah dan sudah membuka secara umum dan banyak Umat Hindu bersekolah disana akan dilakukan pengawasan dan koordinasi dengan Pemda Bali. MDA Bali akan melakukan pemantauan atau mengevaluasi pendidikan tersebut dan jangan sampai anak sekokah disana dicekoki dengan ajaran Sampradaya non dresta Bali. Hal ini menurutnya sangat prinsip, agama Hindu dresta Bali merupakan jiwa pramana Bali dan desa adat di Bali harus dipertahankan dengan sebaik baiknya.
“Kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan ajarannya ini akan mengancam Hindu dan desa adat Bali dengan dresta Balinya. Keberadaan Hindu di Bali dan desa adat yang adiluhung telah membuat Bali metaksu,” imbuhnya.
Sementara Ketua PHDI Bali Gusti Ngurah Sudiana menyampaikan sampai saat ini PHDI belum pernah melakukan pengesahan terhadap gelar kesulinggihannya. Sudiana yang juga Rektor IHDN Denpasar ini menambahkan dan berharap seluruh masyarakat Bali ikut memantau dan mengevaluasi keberadannya termasuk desa adat di Bali. Dengan harapan bagaimana bisa membuat Bali, adat, budaya agama Hindu yang sudah sejak dulu, dipertahakan tetap ajeg dan lestari.
“Dengan ketahanan serta kelestarian adat dan budaya inilah membuat Bali semakin bagus dan bisa dijadikan salah satu ikon dunia salah satu peradaban yang adiluhung,” pungkasnya. (arn)
