DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan selama ini secara konsisten menolak rencana tambahan pasokan listrik sebesar 500 megawatt dari PLTU Paiton. Hal itu diungkapkan dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 bertajuk ‘From Ambition to Action: Strengthening the Solar PV Ecosystem to Support Energy Sovereignty’ yang berlangsung di The Meru Sanur, Denpasar, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya tambahan listrik itu dinilai bertentangan dengan visi pembangunan Bali. “Karena itu saya enggak mau lagi pasok dari Paiton 500 megawatt tambahan, enggak mau saya. Saya enggak mau, enggak, enggak, enggak,” kata Gubernur jebolan ITB itu.
Sebagai gantinya, Koster mengatakan pemerintah pusat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN kini telah menyepakati pembangunan pembangkit baru berbahan bakar gas di Bali dengan total kapasitas sekitar 1.550 megawatt hingga 2031.
“Tahun ini 200 megawatt dibangun di Pesanggaran berbahan bakar gas. Tahun depan lagi 450 megawatt dan seterusnya di Celukan Bawang akan dibangun 2 x 450 megawatt berbahan bakar gas. Itu sampai tahun 2031 timeline-nya,” jelasnya.
Menurut Koster, langkah tersebut akan mengurangi salah satu sumber utama emisi udara di Bali, mengingat berdasarkan kajian yang dimiliki pemerintah daerah, sekitar 93 persen pencemaran udara berasal dari sektor pembangkit listrik dan transportasi.
Selain pembangunan pembangkit baru, Koster juga mendorong percepatan pemanfaatan energi surya di Bali. Ia meminta pemerintah pusat dan PLN memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengembangkan PLTS tanpa berbagai pembatasan kuota.
“PLN ini mesti clear kebijakannya. Jangan maju mundur! Jangan maju mundur! Berikan kesempatan kepada daerah seluas-luasnya untuk memanfaatkan energi surya ini supaya dia lebih cepat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia mengaku mulai Agustus 2026 akan menggencarkan kampanye penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali.
“Saya jujur aja, tahun ini akan mulai gencar kampanye penggunaan energi bersih dan transportasi listrik berbasis baterai. Mulai tahun ini, mulai Agustus ini. Kita lakukan percepatan,” ucap Ketua DPD PDIP Bali itu.
Koster juga meminta Institute for Essential Services Reform (IESR) membantu mendorong pemerintah pusat agar kebijakan mengenai pengembangan PLTS tidak menghambat daerah yang telah siap bergerak lebih cepat.
“Tolong juga supaya daerah yang mau lompat, mau cepat, ya berikan kesempatan. Kan dia untuk kepentingan warganya. Toh juga tidak merugikan negara, malah menguntungkan negara,” katanya.
Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi Bali telah mengumpulkan pengelola hotel, pusat perbelanjaan hingga fasilitas umum agar mulai memasang PLTS atap. Bahkan ke depan, penggunaan PLTS akan menjadi salah satu persyaratan pembangunan hotel baru melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Untuk hotel-hotel yang baru, saya minta Kadis Perizinan, syarat untuk mengeluarkan izin PBG itu, koordinasikan ke bupati/wali kota se-Bali, syaratnya harus menggunakan PLTS atap, supaya semua berlaku di seluruh wilayah Bali,” tuturnya.
Koster menilai implementasi energi bersih harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan berhenti pada forum diskusi.
“Ini harus kita lakukan secara nyata supaya enggak summit terus, enggak seminar terus. Kebutuhannya riil kok, nyata kok. Kerjakan, ampuh udah,” tandasnya.
Sebagai bentuk percepatan implementasi, Koster mengungkapkan dalam waktu dekat akan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang menetapkan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi. Selain Nusa Penida, kawasan Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud juga akan dikembangkan menjadi kawasan rendah karbon.
Kata dia, Nusa Penida dipilih sebagai proyek awal karena merupakan destinasi wisata yang terus berkembang dan membutuhkan sistem energi bersih yang berkelanjutan.
Di akhir pemaparannya, Koster mengajak seluruh pihak memastikan hasil Indonesia Solar Summit tidak berhenti sebagai forum tahunan, melainkan menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat transisi energi nasional.
“Pak, saya sangat mendukung ini, tapi jangan berhenti sama summit aja. Harus progres, progresif, supaya apa yang diniatkan dalam summit ini berjalan dengan baik dan sukses,” Pungkas Gubernur asal Sembiran, Buleleng itu. (*)
