BADUNG – Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menyoroti serius peristiwa banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kuta, khususnya di Kuta, Legian, dan Seminyak, akibat hujan yang mengguyur selama tiga hari terakhir hingga Selasa (24/2/2026). Ia menilai, kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap citra pariwisata Bali, khususnya Kuta sebagai kawasan wisata unggulan.
Menurut Graha, banjir yang terjadi telah memicu beredarnya berbagai foto dan video di media sosial, sehingga membentuk persepsi bahwa kawasan pariwisata Kuta tidak aman dan tidak nyaman. “Akibat dari banjir ini, pertama kan nama baik citra pariwisata Kuta maupun Badung, Bali ini tercoreng. Karena sudah banyak sekali orang meng-upload foto-foto, video,” ujarnya dewan Dapil Kecamatan Kuta ini.
Ia menegaskan, persepsi negatif tersebut tidak bisa dikontrol di era keterbukaan informasi saat ini. Oleh karena itu, kondisi riil di lapangan harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh pemerintah daerah.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan tata kelola air di kawasan Kuta, menjadi penekanannya. Ia menilai, selama ini pembuangan air masih terlalu bergantung pada alur Tukad Mati. Ketika debit air meningkat, sistem drainase menjadi tidak optimal dan memicu banjir meluas.
“Harus ada kajian holistik oleh PUPR. Apakah drainasenya perlu di-upgrade? Apakah saluran pembuangan bisa dialihkan, misalnya langsung ke laut, sehingga tidak hanya bergantung ke Tukad Mati,” katanya.
Selain merusak citra pariwisata, banjir menurut dia juga berdampak langsung pada sektor usaha dan masyarakat lokal. Banyak pelaku usaha, termasuk UMKM hingga hotel, diketahui mengalami kerugian besar. Bahkan, sejumlah usaha terpaksa menutup operasional karena terdampak genangan.
“Hotel yang tidak pernah terkena banjir, sekarang terkena banjir. Banyak juga usaha kecil yang terdampak rugi. Kalau dikalkulasi, kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kawasan Jalan Wana Segara kini seolah telah menjadi titik rawan baru banjir di Kuta. Bahkan, di area tersebut ketinggian airnya mencapai lebih dari satu meter, yang menurutnya menjadi kejadian pertama dalam sejarah kawasan tersebut.
Ia menilai, bentuk kepedulian pemerintah sangat penting, termasuk kemungkinan pemberian insentif atau keringanan kepada pelaku usaha yang terdampak banjir. Hal ini dinilai sebagai langkah adil, mengingat mereka tetap patuh membayar pajak selama ini.
Karenanya ia meminta perangkat daerah terkait seperti BPBD, PUPR, camat, dan lurah untuk segera turun langsung ke lapangan guna mendata kerugian warga dan pelaku usaha. Namun, ia mengingatkan, agar pendataan tidak berhenti sebatas administrasi tanpa kejelasan tindak lanjut bantuan. “Selamatkan dulu warga dan pengusaha yang terdampak. Didata, diverifikasi, lalu diberikan kejelasan bantuan. Jangan hanya didata saja, tapi tidak ada realisasi,” ujarnya.
Di sisi lain, di samping kerugian ekonomi, Graha Wicaksana juga menyoroti dampak psikologis yang dirasakan masyarakat. Warga, kata dia, kini diliputi kekhawatiran setiap kali hujan turun karena takut banjir kembali terjadi. “Tidak hanya kerugian material, tapi juga inmaterial. Psikologis warga sangat terganggu, karena setiap hujan mereka jadi was-was akan banjir,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan strategi penanganan banjir secara preventif agar kejadian serupa tidak terus berulang. Termasuk melalui pembentukan tim siaga bencana di setiap kelurahan atau kecamatan yang bersifat stand by saat curah hujan tinggi, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan preventif.
“Pariwisata itu sangat bergantung pada persepsi dan nama baik. Ketika citra buruk muncul akibat banjir, yang terdampak adalah kita semua. Maka ini harus dijadikan evaluasi serius dan penanganannya harus menyeluruh,” pungkasnya. (adii)
