KARANGASEM – Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kamis (5/11/2020).
Penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) didahului penandatanganan antara Dinas PUPR dengan Kejari dilanjutkan antara Dinas Pendidikan dengan Kejari lalu Dinas Sosial dengan Kejari dan antara Disperindag dengan Kejari yang di saksikan langsung Pjs Bupati Karangasem I Wayan Serinah.
Usai penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan peresmian mobil Jaksa Karangasem Memasyarkat (Jakamas)) oleh Pjs Bupati I Wayan Serinah dan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Aji Kalbu Pribadi di Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem.
Penandatanganan MoU ini menurut Pjs. bupati merupakan wujud adanya koordinasi Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan instansi vertikal yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Karangasem. Khususnya bagi beberapa OPD yaitu Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan Kabupaten Karangasem.
“Dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan lebih cepat dan tepat sasaran, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem agar terselenggara pemerintahan yang baik,” ujar Pjs Bupati Wayan Serinah.
Serinah menambahkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Karangasem.
“Begitu juga melalui inovasi launching mobil Jakamas ini, saya berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem dapat menikmati, memperoleh kemudahan dan mendapatkan pelayanan hukum yang prima dari Kejaksaan Negeri ” imbuhnya.
Sementara pihak dari Kejari menyatakan siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemkab Karangasem di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan.
(ami)
