KARANGASEM – Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana dikabarkan lengser sebagai ketua sekaligus sebagai anggota KPU. Yang bersangkutan diduga melanggar kode etik.
I Gede Krisna Adi Widana dikonfirmasi, Rabu (4/11/2020) enggan berkomentar banyak. Ia menyatakan masih menunggu surat resmi dari DKPP.
“Masih menunggu print keputusannya, biar jelas mau minta print dulu,” ujar Krisna.
Dikutip dari laman situs DKPP.go.id, sidang pembacaan putusan atas perkara I Gede Krisna Adi Widana selaku Teradu dengan perkara nomor 93-PKE-DKPP/IX/2020, dilaksanakan Rabu (4/11/2020).
Teradu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras, Pemberhentian dari Jabatan Ketua, dan Pemberhentian Sementara kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana.
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Gede Krisna Adi Widana selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem terhitung sejak putusan ini dibacakan,” tegas Ketua Majelis Dr. Alfitra Salamm, APU.
Sanksi Pemberhentian Sementara berlaku sampai diterbitkannya surat pemberhentian sebagai pengurus Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem dan surat keterangan mengembalikan honorarium sebagai pengurus MDA Kabupaten Karangasem masa bakti peralihan 2019-2020, paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan.
Dalam pertimbangan putusan, I Gede Krisna Adi Widana selaku Teradu dalam perkara 93-PKE-DKPP/IX/2020 terbukti melakukan rangkap jabatan sebagai Penyarikan atau Sekretaris Madya Masyarakat Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Masa Bakti Peralihan 2019-2020.
Hal tersebut terbukti melalui percakapan WhatsApp pada tanggal 14 Agustus 2020 antara teradu dengan staf MDA Kabupaten Karangasem terkait permintaan tandatangan Teradu dalam dua draf surat undangan.
“Rangkaian peristiwa tersebut membuktikan Teradu masih aktif menjalankan tugas sebagai Penyarikan MDA Karangasem. Sehingga dalil Teradu yang mengatakan tidak mengetahui namanya masuk dalam kepengurusan MDA tidak dapat diterima,” kata Anggota Majelis, Didik Supriyanto, S.IP., MIP.
Sebelumnya, Krisna Adi Widana diadukan Bawaslu Karangasem ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik. Peristiwa ini berawal, beredarnya surat dari Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem mengundang Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Abang, Kubu, Bebandem dan Karangasem agar mendampingi kelihan banjar dan sekha teruna untuk audiensi dengan Gubernur Bali, surat umdangan tersebut ada ditanda tangani Penyarikan Majelis Madya atas nama I Gede Krisna Adi Widana. (ami)
