DENPASAR- Anggota DPD RI Pemilihan Provinsi Bali Dr. IB Rai Dharmawijaya Mantra menyatakan perkembangan widyalaya atau sekolah berbasis Hindu di Bali saat ini belum merata.
Untuk itu pihaknya mendorong agar sekolah -sekolah berbasis yayasan atau swasta bisa mengajukan diri ke pemerintah dalam hal ini kementerian Agama RI.
Seperti halnya taman kanak-kanak atau dinamakan Pratama Widyalaya, dimana TK yang berada di banjar-banjar itu bisa didaftarkan sebagai sekolah Hindu ke kementerian Agama sehingga untuk mendorong perubahan statusnya tidak sulit.
Selain itu bila, sekolah swasta ketika dilakukan perubahan dan masuk dalam program kementerian Agama maka guru-gurunya dapat mengikuti program PPPK dan lembaga sekolah bisa menerima program BOS.
Rai Mantra menyebut, upaya yang menjadi focus percepatan tahun ini adalah pada sekolah madyama widyalaya berbasis agama dan budaya bersama kementrian agama, bimas hindu, pemkot dan kabupaten se Bali. Sedangkan tenaga pengajar Hindu untuk di Bali sudah disepakati diajukan sebanyak 500 orang tenaga pengajar dari sebelumnya 300 orang pengajar yang disejutujui dan secara keseluruhan terdapat 700 orang di seluruh Indonesia.
“Kami berharap ini kesempatan baik dan semakin banyak lagi berdiri pendidikan berbasis Hindu atau sekolah widyalaya ini dengan mendaftar ke kementerian, kami hanya mengadvokasi antara Bimas Hindu Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah di Bali, karena yang mengeksekusi pemda sedangkan kewenanganya ada di kementerian,” ungkap manta Wali Kota Denpasar itu, Sabtu (8/3/2025).
Dikatakan bila mendaftar menjadi sekolah widyalaya ini tidak ada kurikulum yang berbeda antara sekolah berbasis agama dan budaya dengan Pendidikan formal lainya. “Sekolah berbasis agama sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan kebutuhan modal manusia, sejauh ini belum banyak sekolah -sekolah widyalaya di Bali, potensi mengajukan diri menjadi widyalaya sangat besar,” ucapnya.
Sekolah Widyalaya penting dikembangkan, menurut Rai Mantra karena memiliki empat tujuan baik yaitu Sidhi atau kecerdasan, Sidha atau keterampilan, Sudha atau kejujuran dan Sadhu atau kebijaksanaan. Dan saat ini sekolah Widyalaya di Indonesia menampung 3.698 aktif di 120 satuan Pendidikan mulai dari TK hingga SMA/SMK
Kedepan tantangan semakin berat, upaya membentuk human capital ( modal manusia unggul) dibutuhkan kekuatan ahklak yang bagus, ini kombinasi modal manusia yang berdaya saing, termasuk penambahan materi pembelajaran local. “Ini sekaligus menjawab tantangan agama dan budaya Bali untuk 50 tahun kedepan, karena kalau basis ini tidak dikuatkan akan sulit menjawab segala tantangan itu,” ungkapnya.
Sebelumnya untuk menggencarkan sosialisasi dan mempercepat pelaksanaan sekolah widyalaya ini, Rai Mnatra telah melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD), seperti dilaksanakan di kampus Universitas Hindu Indonesia pada Jumat (7/3/2025) lalu dengan menghadirkan narasumber Dirjen Bimas Hindu Prof. Dr. I Nengah Duija. Acara tersebut diikuti berbagai kalangan, Sekda Kota Denpasar, DPRD, Perwakilan OPD, Praktisi, bendesa, perbekel LSM dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) Prof. I Nengah Duija mengajak seluruh peserta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu Pendidikan Widyalaya. “Tentu peran para pemangku kepentingan di daerah bisa lebih memasifkan sosialisasinya agar masyarakat paham mana Pendidikan Widyalaya mana Pasraman,” tandasnya.
Selain itu, Prof. Duija juga meminta agar kurikulum Pendidikan Widyalaya juga segera disosialisasikan untuk kepastian pedoman mana yang digunakan dan diterapkan.
“Di FGD ini saya berharap lebih fokus di percepatan sekolah Madyama Widyalaya untuk dalam perkembangan pendidikan berbasis agama. Melalui kurikulum berbasis Hindu modern yang adaktif dengan sekolah umum,” ujarnya. (sur)
