
KLUNGKUNG – Bupati Klungkung I Made Satria menyatakan Program One Gate One Destination (pungutan retribusi di setiap destinasi) menjadi program unggulan dalam 100 hari pertama.
Sebab, ia melihat program tersebut merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan retribusi khususnya dari sektor pariwisata. Lebih-lebih Pemkab Klungkung mencatat ada sekitar 17 titik destinasi di Nusa Penida yang nantinya bisa menyumbangkan kontribusi sekaligus sebagai penghasil pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung.
Di mata Bupati asal Dusun Sental Kangin,Desa Ped,Kecamatan Nusa Penida ini, pariwisata Nusa Penida cukup menjanjikan mendongkrak PAD. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik rata-rata 4.000-5.000 orang setiap harinya.
Bupati usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Senin (10/3/2025) menyampaikan kepada wartawan, selama ini pariwisata Nusa Penida dijual murah. Wisatawan hanya membayar retribusi Rp 25.000, tapi dapat menikmati semua destinasi yang ada.
“ Nusa Penida ada 17 titik destinasi termasuk di Lembongan dan Ceningan. Andaikan saja bisa dipungut di setiap destinasi dan terapkan 25 ribu, bisa dibayangkan misalnya setiap hari jumlah kunjungan 5.000 orang, tinggal mengalikan saja. Itu (pungutan) akan langsung melesat, pertumbuhan PAD akan meningkat,” kata Bupati Made Satria.
Belum lagi termasuk pundi-pundi PAD dari pajak hotel dan restoran (PHR) yang kata Bupati masih banyak yang belum membayar lantaran baik hotel maupun restoran sudah beroperasi namun belum mengantongi izin.
Selain itu ia juga menyorot sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan model manual rentan mengalami kebocoran dan kelihatan tidak etis saat petugas mengejar-ngejar wisatawan minta pungutan retribusi.
Bupati meminta kepada dinas terkait yang mengeluarkan izin agar berkantor di Nusa Penida setidaknya satu minggu dalam satu bulan atau dua kali dalam seminggu dan mengupayakan layanan jemput bola.
“Bila ada kesulitan maka (proses izin) akan disederhanakan dan dipermudah sehingga izin bisa terbit,”kata Satria.
Satria menambahkan wisatawan menginginkan pelayanan cepat dan mudah dalam hal pembayaran retribusi. Selama ini banyak wisatawan yang komplain karena diperlakukan seperti dipalak.
“Petugas sering kejar- kejar wisatawan, kurang bagus, etikanya kurang baik. Dengan digitalisasi (pelayanan cepat dan mudah) sangat diharapkan oleh wisatawan. Namun kita akan tata setiap destinasi lengkap dengan sarana prasarana, sehingga dapat menekan komplain wisatawan,” demikian Bupati I Made Satria. (yaan)