DENPASAR – Dua orang warga, Gusti Ngurah Rama Sardula (51) dan I Nengah Jana (30) melaporkan balik Senator I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) ke Direktorat Reskrimum Polda Bali, Jumat (30/10/2020) sekira pukul 10.00 Wita.
Kedua pelapor yang merupakan bagian dari kelompok massa dalam aksi demo di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Rabu (28/10/2020) itu, datang ke Polda Bali didampingi enam penasihat hukum dan Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti I Gusti Ngurah Harta. AWK dipolisikan atas dugaan tindak pidana penodaan agama dan dugaan tindak pidana Informasi dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Ada tiga poin dasar pelaporan yang dilayangkan Gusti Ngurah Rama Sardula dan I Nengah Jana.
Pertama, terlapor AWK diduga melecehkan simbol-simbol yang dipuja masyarakat Bali termasuk dinilai merendahkan Ida Bhatara dalem Ped di Nusa Penida.
Kedua, AWK dalam tayangan video yang viral di media sosial menyebut bahwa sosok yang disucikan oleh umat Hindu di Nusa Penida seperti Ratu Niang, Ratu Gede, Bhatara Sang Hyang Tohlangkir bukan Dewa tetapi mahkluk suci.
Ketiga, AWK dalam ceramahnya di salah satu SMA di Tabanan membebaskan remaja melakukan seks bebas asal pakai kondom. Selain itu, AWK juga menyatakan bahwa orang yang lahir dari ibu hamil sebelum menikah akan menjadi anggota ormas, jadi anak bebinjat, anak yang lahir dari neraka, dan jadi orang korupsi.
Tak hanya melayangkan laporan, Gusti Ngurah Rama Sardula asal Batubulan, Gianyar dan I Nengah Jana asal Nusa Penida juga menyerahkan satu flashdisk berisi bukti rekaman video pernyataan AWK yang mereka persoalkan. Rekaman video itu disimpan dalam satu flashdisk. Keduanya didampingi oleh 6 orang penasihat hukum yang dikomandoi, I Nengah Yasa Adi Susanto. Hadir pula Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti Bali, I Gusti Ngurah Harta dan beberapa orang lainnya.
Penasihat hukum pelapor, I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan, ketiga poin yang menjadi dasar pelaporan tersebut terbagi dua. Pertama, dugaan tindak pidana menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas ULU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kedua, dugaan tindak pidana mengeluarkan perasaan atau perbuatan atau tindakan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, khususnya Agama Hindu yang dimaksud pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. “Ungkapan AWK itu sangat melukai perasaan masyarakat Bali yang sangat menyucikan Ratu Niang, Ratu Gede, dan Bhatara Sang Hyang Tohlangkir,” tegasnya.
Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti I Gusti Ngurah Harta menimpali, pernyataan AWK dinilai telah merusak tatanan tradisi dan keyakinan umat Hindu. “Masa, Ratu Niang, Ratu Gede Dalem Ped, dan Bhatara Sang Hyang Tohlangkir dikatakan mahkluk. Ini kebangetan. Ini tidak sesuai dengan apa yang kami yakini di Bali. Kalau dia orang Bali mestinya tidak berbicara seperti itu, apalagi dia anggota DPD,” tandasnya.
Sekadar megingatkan juga, Ngurah Harta sebelumnya juga pernah melaporkan AWK ke Polda Bali atas dugaan pelecehan terhadap sulinggih dan mengaburkan sejarah serta dugaan penganiayaan terhadap ajudan AWK. Sampai sekarang, ketiga laporan itu tidak ada ada kejelasan dari Polda Bali.
Sementara, Kabid Humas Polda Bali Kombes Syamsi yang dikonfirmasi via WhatsApp belum menjawab. (dum)
