DENPASAR – Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan demi memastikan anggaran berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Hal ini merujuk pada kinerja APBN Provinsi Bali sepanjang 2024 yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan komitmen untuk mendukung pembangunan daerah.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan menegaskan dengan strategi ini, perekonomian Bali diharapkan dapat terus tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
“ Perekonomian Bali menutup tahun 2024 dengan catatan positif. Pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,43% (y-on-y), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% (y-on-y). Inflasi di Bali pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,34% (y-on-y), masih dalam rentang target 2,5±1%, menandakan kondisi inflasi yang terkendali dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN di Bali,” ucap Mufti Arkan di Denpasar Kamis (23/1/2025).
Sejumlah peristiwa sepanjang 2024 turut memengaruhi dinamika ekonomi Bali. Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% di Triwulan I, serta berbagai kegiatan seperti Pesta Kesenian Bali (PKB) dan World Water Forum (WWF) ke-10 pada Triwulan II menjadi pendorong aktivitas ekonomi.
“Bali International Air Show 2024 di Triwulan III juga memperkuat sektor pariwisata, meski tantangan seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur dan musim hujan di Triwulan IV sempat menjadi perhatian,” ungkapnya.
Hingga 31 Desember 2024, realisasi pendapatan negara di Bali mencapai Rp22,36 triliun atau 101,78% dari target, dengan pertumbuhan 21,03% (y-on-y). Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak: Rp17,48 triliun (96,53% dari target); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp4,89 triliun (123,24% dari target).
Realisasi belanja negara di Bali tercatat sebesar Rp24,3 triliun (97,79% dari pagu), tumbuh 9,56% (y-on-y). Belanja tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp12,59 triliun (97,24% dari pagu). Transfer ke Daerah (TKD): Rp11,7 triliun (98,38% dari pagu).
Dana untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Bendungan Sidan di Bali terealisasi 100% dengan alokasi Rp357,21 miliar.
Sedangkan manfaat langsung kepada masyarakat meliputi Bidang Kesehatan: Realisasi sebesar Rp1.514,46 miliar. Pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan 5.797 paket Desa Siaga Kesehatan; Bidang Pendidikan: Realisasi Rp3.299,50 miliar. Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah untuk 768 siswa dan 2.097 mahasiswa, Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru non-PNS dan ASN daerah. Bidang Perlindungan Sosial: Bantuan alat bantu disabilitas dan rehabilitasi sosial untuk 1.896 penyandang disabilitas. Penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp62,14 miliar kepada 19.194 KPM.
Pendapatan daerah seluruh Pemerintah Daerah di Bali mencapai Rp29,79 triliun, tumbuh 5,50% (y-on-y). Sumber pendapatan terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp16,33 triliun (5,09% pertumbuhan). Dana Transfer: Rp13,46 triliun (6,54% pertumbuhan).
“Realisasi belanja daerah mencapai Rp28,09 triliun, dengan alokasi utama pada belanja operasi sebesar Rp15,81 triliun,” ungkapnya.
Dana Desa digunakan untuk berbagai program inovatif, seperti pengelolaan sampah berkelanjutan di Desa Baktiseraga, Kabupaten Buleleng. Dengan dana Rp118 juta, desa ini mengolah sampah organik menjadi pupuk alami melalui TPST3R Baktiseraga Bersih, yang sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.
Penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp10,86 triliun (tumbuh 23,02% y-on-y) kepada 145.502 debitur. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menjadi andalan, dengan penyaluran Rp6,89 triliun kepada 120.475 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima utama (41,41%), diikuti sektor pertanian dan jasa kemasyarakatan. (sur)
