BULELENG – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng terima penyampaian aspirasi Perbekel se-Kabupaten Buleleng terkait realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
Selain menyayangkan belum dicairkannya BKK Badung dengan dalih petunjuk teknis (juknis), pada pertemuan yang melibatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga diputuskan untuk segera mengundang Pemkab Badung selaku pihak pemberi bantuan, sehingga ada kejelasan terkait teknis pencairan BKK senilai Rp 128 Miliar yang sudah masuk rekening Kas Daerah Pemkab Buleleng.
“Artinya gini, untuk mencairkan itu gampang, tapi disatu sisi sebuah kebijakan, juklak dan juknis harus diikuti,” ungkap Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya pada rapat koordinasi di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Selasa (17/12/2024).
Ngurah Arya menandaskan, alasan Pemkab Buleleng belum mencairkan BKK Badung sebagai bentuk kehati-hatian karena ada ketidaksesuaian petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan petunjuk teknis (juknis) pencarian BKK Badung patut dihormati, sementara aspirasi Perbekel yang menyatakan juklak dan juknis sudah diikuti namun belum juga dicairkan juga harus diakomodir.
“Prinsip kehati-hatian Pemkab Buleleng belum mencairkan BKK Badung dengan alasan juklak dan juknis tidak sesuai, tetapi menurut versi kepala desa/perbekel juklak juknis sudah diikuti tetapi kenapa, pertanyaan yang menggantung kenapa sampai hari ini belum dicairkan juga dan beliau (Pemkab) tidak bisa menjawab juga,” tandasnya.
Ia menegaskan, untuk mendapatkan kepastian hanya dapat dijelaskan Pemkab Badung sebagai pemberi bantuan terkait regulasi pencairan BKK.
“Kita di DPRD Buleleng tetap memfasilitasi agar perjalanan BKK ini baik dan termasuk juga tidak ada salah tafsir terhadap Pemkab Buleleng terkait anggaran ini. Dalam dua tiga hari ini, kami akan mengundang pihak terkait dari Badung yang akan memberikan jawaban tentang hibah/BKK kepada kepala desa, sehingga tidak ada saling dalih ini kebijakan bermuatan politik, kita harap dengan adanya bantuan ini pembangunan di desa itu berjalan baik pada tahun 2025,” pungkasnya. (kar/jon)
