DENPASAR – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim membuka rangkaian operasi ‘Jagratara’ dengan apel pasukan di Pelabuhan Benoa, Rabu (2/10/2024). Operasi Jagratara merupakan operasi pengawasan orang asing yang dilakukan secara serentak oleh petugas Imigrasi di bidang penegakan hukum se-Indonesia.
“Operasi Jagratara kali ini merupakan penutup di tahun 2024. Tahun ini kami sudah menjalankan dua kali operasi pengawasan orang asing serentak se-Indonesia,” ucap Dirjen Silmy pada kegiatan yang juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, serta Kapolda Bali tersebut.
Dijelaskan dia, operasi Jagratara lahir dari tantangan yang muncul seiring meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi. Pengawasan intensif diperlukan, untuk menjamin bahwa setiap pendatang mematuhi aturan Imigrasi yang berlaku di Indonesia. “Kita ingin pelintas yang berkualitas,” tegasnya di sela apel yang diikuti oleh 125 personel Imigrasi, terdiri dari penyidik PNS Imigrasi, petugas patroli, hingga petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut.
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) dipastikan telah memerintahkan Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan gelaran operasi Jagratara. Pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi stabilitas keamanan dan mitigasi risiko. Jika menemukan dugaan pelanggaran, petugas dapat langsung melakukan penindakan sesuai aturan berlaku.
Untuk diketahui, guna mendukung langkah pengawasan keimigrasian, pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis 20 unit kendaraan patroli baru (dari total 265 unit) kepada Kantor Imigrasi di Bali. Yang mana alokasinya, adalah menyesuaikan dengan konsentrasi Warga Negara Asing (WNA) di setiap wilayah. Melalui penambahan sarana prasarana tersebut, respon petugas Imigrasi diharapkan dapat lebih cepat, luas, dan merata.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia merupakan destinasi yang nyaman dan aman bagi wisatawan maupun investor mancanegara yang taat terhadap aturan. Dan di sisi lain, pengawasan keimigrasian diharapkan menciptakan situasi aman bagi masyarakat Indonesia, khususnya dari kejahatan lintas negara atau orang asing yang mengganggu ketertiban umum,” tutupnya. (adi)
